Perekaman KTP-El Kejar Target, Disdukcapil Hadapi Persoalan Rumit

Kepala Disdukcapil Kota Serang, Ipiyanto beserta jajaran dan Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, Rachmat Ginandjar serta beberapa tim redaksi HU Kabar Banten saat "Obrolan Mang Fajar" yang dilaksanakan di kantor redaksi HU Kabar Banten, Rabu (27/12/2017).*

SERANG, (KB).- Selain wewenang yang terbatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang menghadapi persoalan yang rumit dalam melayani proses perekaman KTP elektronik (KTP-el), yang saat ini masih terus dilakukan mencapai target nasional. Namun, seluruh upaya dikerahkan untuk menyentuh masyarakat meski penuh keterbatasan.

Hal itu terungkap dalam “Obrolan Mang Fajar” yang dilaksanakan Harian Umum (HU) Kabar Banten bersama Kepala Disdukcapil Kota Serang, Ipiyanto, Kelapa Bidang pelayanan Disdukcapil Kota Serang, Syafaat, Kepala bidang Pengelolaan Informasi dan Teknologi Kependudukan (PITK) Disdukcapil Kota Serang, Gema Advaita serta Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, Rahmat Ginanjar dan beberapa tim redaksi HU Kabar Banten.

Untuk mencapai target tersebut, Disdukcapil Kota Serang telah menempuh berbagai polemik demi mengatasi permasalahan.”Jujur kami menghadapi banyak kendala, dengan wewenang yang terbatas,” kata Ipiyanto. Dia mengungkapkan, permasalahan dalam pelayanan KTP elektronik di daerah, karena adanya sejumlah permasalahan yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri.

Dia menilai, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan premature.  “Bahkan saya merasa heran adanya surat edaran atau keputusan menteri yang bisa mengalahkan UU. Contoh anggaran untuk admisitrasi kependudukan. Ssesuai Undang-undang, dianggarakan dari APBN. Sehingga, setiap daerah wajib mengusulkan kebutuhan anggarannya,” kata dia.

Dia mengaku, Pemkot Serang sempat mengajukan anggaran senilai Rp13 miliar untuk kebutuhan tersebut, namun hanya dipenuhi Rp1,3 miliar. Dengan anggaran yang sangat jauh dari yang diajukan tersebut, Ipiyanto mengaku sempat menolaknya. Sikapnya itu, kemudian sempat menjadi pembicaraan di tingkat nasional.

Permasalahan lainnya, pihak daerah kesulitan memperbaiki mesin pencetak KTP-el karena harus menunggu anggaran dari pusat. Saat ini, kata dia, hanya satu mesin yang bisa dipakai dari empat mesin yang ada. “Karena, tiga mesin lainnya masih belum diperbaiki. Sampai sekarang, kami belum mendapatkan kepastian kapan mesin itu bisa digunakan lagi,” kata Ipiyanto.

Bukan hanya itu, kata dia, banyak kendala teknis yang tidak dalam penguasaan intansinya tersebut. Sebab, proses pelayanan KTP el hingga kini masih terkendala oleh jaringan internet yang lambat. Semestinya, petugas bisa langsung mencetak KTP-el, setelah data masuk dalam waktu tiga hari. Namun karena datanya harus dikirim ke server pusat, kadang data warga yang sudah terekam belum terkonfirmasi.

“Ini yang sampai saat ini belum ada solusinya. Ini yang jadi masalah, warga harus nunggu lama. Kalau tiga hari dicek kemudian datanya masuk status PRR (Print Ready Record), maka bisa langsung cetak. Blanko-nya ada, proses pengiriman dan konfirmasi pusatnya offline. Ini kan masyarakat tidak tahu, tahunya ini kami (Disdukcapil) yang lambat, karena memang kami yang ada di depan mereka,” ucap dia.

Mempermudah pelayanan

Soal pelayanan misalnya, kata dia, pihaknya sudah berusaha mempermudah pelayanan agar lebih nyaman dan tertib. Upaya tersebut dilakukan dengan mengatur nomor antrean, dengan menggunakan system manual hingga digital. Namun, upaya tersebut hanya seumur jagung.

“Misalnya pakai nomor antrian digital seperti di bank. Karena mungkin menekannya terlalu semangat atau kesal, itu mesin nomor antrean baru galk lama rusak. Lalu kami coba system manual, dengan menggunakan kupon antrean seperti di dokter, masalah juga. Ada (oknum) yang memperjualbelikan, sehingga pagi sudah numpuk yang ngantre, tapi nomor antrean sudah tidak ada,” ucapnya.

Begitu juga soal mobile keliling, kata dia, banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya, penolakan dari pihak tertentu yang selama ini meraup rejeki dari pengurusan secara kolektif. “Nah soal kolektif ini malah lucu. Tiba-tiba ada yang marah-marah merasa sudah nunggu dari pagi hingga sore, dia merasa belum dipanggil juga. Padahal, daftar nama yang dia urus sudah disebut berulang-ulang, Cuma dia-nya saja yang gak hafal nama-nama yang dia urus secara kolektif,” ujarnya.

Warga memadati kantor Disdukcapil Kota Serang untuk mengurus dokumen kependudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Rabu (27/12/2017). Pasca libur panjang kantor Disdukcapil yang berada tepat di pusat kota ini di padati warga yang akan mengurus e-KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran.*

Mengejar target

Kendati demikian, Ipiyanto akan berusaha mengejar target baik dalam pembuatan KTP maupun akta kelahiran. Hal tersebut melihat waktu yang terbatas, maka pihaknya bertekad akan berusaha menyelesaikan target itu dengan cara memanfaatkan hari libur untuk menyelesaikan target itu. Saat ini Disdukcapil Kota Serang telah menerima sebanyak 2.000 blanko KTP-el.

Dari laporan yang diberikan, jumlah penduduk yang ada saat ini sebanyak 630.320 orang dan jumlah wajib KTP sebanyak 433.945 orang. Untuk jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman sebanyak 422.038 orang atau sekitar 97,3 persen, sementara yang belum sebanyak 11.907 orang atau 2,7 persen.

“Selain itu untuk jumlah send for enroll atau gangguan pengiriaman sebanyak 3.292 orang, bahkan ada yang masih mengendap di server perekaman atau disebut data tersebut data Bio Captured sebanyak 515 orang. Kemudian untuk perekaman siap cetak atau print ready record (PRR) sebanyak 29.783 orang dan data ganda atau duplicate record sebanyak 5.996 orang,” kata Ipiyanto.

Tidak hanya itu, terdapat pula jumlah migrasi penduduk keluar tahun 2016 sebanyak 8.194 orang dan tahun 2017 sebanyak 3.519 orang. Untuk jumlah migrasi masuk 2016 sebanyak 11.551 orang dan tahun 2017 sebanyak 4.794. Sementara itu, untuk jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta per November 2017 sebanyak 71.727 atau 32,5 persen. Di akhir pemaparannya, Ipiyanto mengapresiasi “Obrolan Mang Fajar” yang berusaha menjembatani atau memfasilitasi sejumlah permasalahan dan memberi solusi untuk permasalahan publik. (TM)***

1 KOMENTAR

  1. Saya fajar tinggal di kp.umbul kaum cinangka serang…sudah 4 tahun KTP elektronik saya blum kluar kluar…terpaksa saya buat KTP biasa…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here