Selasa, 11 Desember 2018

Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Efektif

SERANG, (KB).- Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum efektif. Hal tersebut terbukti masih banyak orang yang merokok di tempat umum dan di tempat-tempat terlarang. Pantauan di lapangan, masih banyak orang yang mengonsumsi dan menjual rokok di tempat perbelanjaan, angkutan umum, dan ruang terbuka publik, seperti alun-alun.

Selain itu, berbagai merek rokok masih banyak terpampang di reklame di pinggir jalan sekitar alun-alun dan berdekatan dengan tempat pendidikan dan peribadatan. Dalam perda KTR tersebut, mengatur tempat-tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat mengonsumsi, memproduksi, menjual, dan mengiklankan rokok. Tempat-tempat yang dilarang tersebut, seperti di tempat pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Selain itu, di perkantoran pemerintahan, angkutan umum dan ruang terbuka publik, seperti alun-alun dan tempat perbelanjaan dilarang untuk merokok. Sehingga, dalam perda tersebut, perkantoran dan fasilitas publik seharusnya menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Serang, Maryaman menuturkan, implementasi perda KTR tersebut masih belum optimal. Menurut dia, seharusnya Pemkot Serang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan perda KTR. “Sudah dilaksanakan (KTR), tapi kayanya belum maksimal. Harus ada perhatian serius oleh dinas terkait, yaitu Dinkes,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (25/2/2018).

Menurut dia, dalam perda tersebut, sudah diatur tempat-tempat yang dilarang untuk mengonsumsi, menjual, dan mengiklankan rokok. Bahkan, jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. “Sanksinya bisa teguran dan bahkan denda administratif paling sedikit Rp 50.000 dan paling banyak Rp 100.000 untuk setiap pelanggaran,” ujar anggota Komisi IV tersebut. Bahkan, bagi pimpinan lembaga atau badan, sanksinya lebih berat lagi. Bisa berupa penyegelan dan perampasan barang bukti berupa alat promosi.

“Kalau pimpinan lembaga atau pimpinan badan beda, sanksinya lebih berat, kalau lembaga denda administratif paling sedikit Rp 1 juta dan atau penyegelan. Kalau badan denda paling sedikit Rp 1 juta serta perampasan barang bukti berupa alat promosi,” ucapnya. Menurut dia, melihat kondisi demikian, seluruh elemen Kota Serang harus lebih memerhatikan aturan dalam perda KTR tersebut, agar dilaksanakan lebih optimal, terutama Dinkes. “Ya semua pihaklah, tapi Dinkes yang punya peran pentingnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Toyalis mengatakan, perda KTR di Kota Serang sudah ada, namun, menurut dia, yang dilarang di fasilitas umum, ialah mengonsumsi rokok. “Sudah ada, di pinggir jalan bukan (reklame rokok), memang yang dilarang di fasilitas umum orang yang merokok,” katanya melalui pesan WhatsApp. Namun, saat ditanya lebih lanjut terkait sanksi bagi pelanggar, dia enggan menjawab. (Masykur/Job)***


Sekilas Info

RSUD Kota Serang Siap Kerja Sama dengan BPJS

SERANG, (KB).- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis mengatakan, pembangunan tahap kedua Rumah Sakit Umum …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *