Percepatan Program TOD, Dirjen Hubdar dan Plt Wali Kota Saling Kritik

CILEGON, (KB).- Aksi saling lempar kritikan terjadi antara Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar) pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dengan Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi. Kritikan dilontarkan kedua pihak terkait program Transit Oriented Development (TOD), atau program integrasi seluruh moda transportasi di Pelabuhan Merak.

Untuk diketahui, Kemenhub sedang mencoba memadukan moda transportasi darat dan laut di area Terminal Terpadu Merak (TTM). Dimana konsepnya, layanan angkutan darat pada Terminal Terpadu Merak (TTM) akan terintegrasi dengan layanan angkutan laut pada Dermaga Premium Pelabuhan Merak. Dermaga Premium tidak lain upgrade dari Dermaga 6 Pelabuhan Merak, yang letaknya berada di bibir pantai lahan TTM. Terkait pembangunan Dermaga Premium, PT ASDP Indonesia Ferry juga akan menggunakan lahan milik Pemkot Cilegon, yang letaknya berada di sebelah timur TTM.

Program TOD Kemenhub diinisiasi guna mendukung ASEAN Games XVII 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang, mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018. Untuk itulah pembangunan Dermaga Premium ditargetkan selesai Juni mendatang. Namun hingga kini, pembangunan fisik Dermaga Premium masih belum dilakukan. Dirjen Hubdar Kemehub Budi Setiyadi menuding hal itu karena Pemkot Cilegon terlalu lamban dalam melakukan pengukuran ulang aset lahan Pemkot Cilegon di sebelah timur TTM (Kabar Banten, Senin 5/2/2018).

Baca Juga: Pengukuran Ulang Luas Terminal Terpadu Merak, Pemkot Cilegon Dinilai Lamban

Mendapat kritikan Budi, Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi angkat bicara. Bak gayung bersambut, ia pun menilai jika PT ASDP Indonesia Ferry selaku BUMN di bawah Kemenhub, terlalu lamban dalam membuat Feasibility Study (FS) pembangunan Dermaga Premium Pelabuhan Merak. “Jangan nilai kami lamban dulu, orang Kemenhub juga belum beres membuat FS dengan kami. Perizinannya pun belum beres, jadi sama saja. Kalau mereka ingin kami cepat, mereka juga harus cepat dong,” ucap Edi.

Edi membantah jika pihaknya lamban dalam melakukan pengukuran ulang lahan TTM. Sebab, pihaknya intens berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Cilegon. “Kami terus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan. Kan lahan milik Pemkot di sebagian lahan TTM itu masih berstatus HPL (Hak Pengelolaan) PT Pelindo. Kami perlu balik nama dulu, dari HPL PT Pelindo menjadi HPL Pemkot Cilegon. Setelah itu dinaikkan menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) Pemkot Cilegon. Setelah jadi HGB, baru bisa kami putuskan lahan mana yang akan digunakan oleh Kemenhub,” ucap Edi.

Ia menuturkan, Pemkot Cilegon tidak ingin kehilangan potensi PAD di lahan TTM. Ia meminta Kemenhub memahami akan keinginan Pemkot Cilegon. “Pusat harus memikirkan daerah juga dong,” ujarnya. Edi meminta Kemenhub tidak menjadikan Pemkot Cilegon kambing hitam atas belum dilakukannya pembangunan fisik Dermaga Premium. Terlebih pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melarang proses pembangunan dermaga tersebut. “Secara devakto, mereka kan yang menguasai TTM. Memangnya kami melarang orang Kemenhub masuk TTM, tidak kan,” tuturnya.

\Ditanya kapan akan menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan lahan milik Pemkot, Edi enggan berkomentar. Menurutnya, itu bergantung dari kinerja tim yang dibentuk antara Pemkot Cilegon dengan Kantor Pertanahan Cilegon. “Itu bergantung tim. Pastinya, lahan yang akan digunakan untuk Dermaga Premium itu 2 hektare,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Andi Affandi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait luas lahan di TTM. Ia hanya mengatakan jika terkait kegiatan pengukuran ulang, telah disepakati antara pihaknya dengan UPTD Perwakian Kemenhub di TTM. “Intinya kami sudah sepakat melakukan pengukuran ulang, tapi untuk hasilnya berapa kami belum ada. Kami juga sudah meminta untuk proses administrasi pertanahan segera dipercepat,” ucap Andi.(AH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here