Percepatan Pencapaian Target Program KKBPK RPJMN 2014-2019, BKKBN Provinsi Banten Gelar Konsolidasi

SERANG, (KB).- Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menghadapi tantangan yang lebih besar di era desentralisasi. Kewenangan program KKBPK saat ini, diberikan sebagian besar kepada pemerintah daerah. Namun situasi ini belum membawa program KKBPK kearah yang lebih efektif.

Menjelang akhir masa RPJMN 2014-2019, target program KKBPK masih belum mencapai tahap yang diharapkan. Untuk mempercepat target tersebut, BKKBN Provinsi Banten mengelar kegiatan konsolidasi untuk akselerasi program KKBPK khususnya bidang advokasi, penggerakan dan informasi, Selasa (22/01/2019), di salah satu hotel di Kota Serang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan bidang adpin tahun 2019 di tingkat kabupaten/kota, terselenggaranya kerjasama dan koordinasi yang baik di lapangan serta meningkatnkan komitmen para stakeholder khususnya OPD KB dalam mendukung program KKBPK.

Diikuti 35 orang peserta dari pengelola advokasi, penggerakan dan informasi program KKBPK tingkat kabupaten/kota Se-Provinsi Banten, kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Drs. Aan Jumhana M.Si.

Dalam sambutannya, Aan Jumhana mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2014-2019, tahun ini akan menjadi penentu apakah sasaran tersebut akan tercapai atau tidak sehingga perlu melakukan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan advokasi, penggerakan dan informasi karena kegiatan ini memainkan peran penting.

Sebagai evaluasi dari 21 indikator target RPJMN 2014-2019 yang masih belum sesuai sampai saat ini adalah capaian unmeetneed yang baru tercapai 13,2 persen dan persentasi pengetahuan PUS tentang metode alat kontrasepsi baru mencapai 8,6 persen dari target 49,4 persen, ujarnya.

Ia mengatakan, dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan program KKBPK di masyarakat agar tercapai keluarga kecil bahagia sejahtera maka dibentuk kampung KB disetiap wilayah termasuk Provinsi Banten. Sampai Desember 2018, ada 310 kampung KB yang tersebar di 155 kecamatan di wilayah Provinsi Banten.

“Hasil potret BPKP terhadap pelaksanaan kampung KB di wilayah Provinsi Banten, cukup menggembirakan mencapai angka 86 dari penilaian 0-100, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai pembinaan dan kemitraan dengan pihak lain,” ujarnya.

Selain melalui kampung KB, peningkatan cakupan pelayanan dalam rangka akselerasi pelaksanaan program KKBPK juga dilakukan melalui kegiatan kemitraan.

“Salah satu strategi kemitraan yang dibentuk melalui lembaga adhoc adalah ‘Pokja Advokasi program KKBPK’. Pokja ini akan menjadi tempat dilakukannya sinergitas kegiatan kemitraan antara BKKBN dengan stakeholder lainnya baik di provinsi maupun kabupaten seperti halnya dengan TNI, TP-PKK, POLRI, IBI, Muslimat NU, Aisyiyah dan lembaga lainnya,” ujarnya. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here