Percepatan Pembangunan Puspemkab Serang, Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus

SERANG, (KB).- Komisi IV DPRD Kabupaten Serang mendorong pembentukan panitia khusus (pansus), untuk percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang. Pembentukan pansus tersebut, diharapkan dibentuk oleh anggota DPRD pada periode 2019-2024.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Ubaidillah mengatakan, untuk mendorong percepatan pembangunan puspemkab, anggota dewan baru diharapkan membuat pansus percepatan puspemkab. “Jangan menggantung begini. Mestinya dua-tiga tahun sudah di tempati dan terwujud,” katanya.

Ia pada Pilkada 2019 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten menuturkan, untuk bantuan anggaran dari Provinsi Banten, dia sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Serang memiliki kewajiban untuk memperjuangkan anggaran tersebut.

“Karena, kebutuhan kami lebih mendesak, karena sudah berapa tahun mangkrak. Jadi, bukan berarti membiarkan (kabupaten/kota) yang lain, tapi ini lebih butuh,” ujar politisi PPP tersebut.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Serang membutuhkan anggaran Rp 53 miliar untuk bisa menyelesaikan sisa pembebasan lahan seluas 18-20 hektare.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, sebetulnya untuk pengadaan lahan tahun lalu sudah dianggarkan Rp 53 miliar. Akan tetapi, dana tersebut tidak terserap dan dialihkan untuk kegiatan dewan Rp 10 miliar dan kegiatan lainnya sampai kemudian tersisa Rp 13 miliar. Jika tahun ini hanya dianggarkan Rp 15 miliar, dipastikan pembebasan lahan puspemkab tidak akan selesai.

“Kalau hanya ditambah Rp 15 miliar enggak cukup, harusnya dikembalikan di angka semula (Rp 53 miliar),” ucapnya, Jumat (26/7/2019).

Meski demikian, pihaknya realistis, pada 2020 banyak anggaran yang akan tersedot untuk pilkada. Dengan demikian, anggaran Rp 15 miliar tersebut, kemungkinan hanya akan dapat menyelesaikan 5,5 hektare. “Tapi, belum menyelesaikan persoalan,” tuturnya.

Ia berharap, dengan terbebaskan tambahan lahan 5,5 hektare, maka proyek fisik akan dapat dimulai pada 2020. Minimal 1-2 gedung sudah bisa dibangun. “Kami bisa membangun, tapi belum keseluruhan. Bertahap, walau sudah dibebaskan semua juga pasti tetap bertahap, pembangunan gedung sesuai kebutuhan,” katanya.

Ia menjelaskan, jika tahun ini ditambah Rp 15 miliar, maka sisa yang harus dianggarkan lagi Rp 38 miliar. “Jadi, tahun ini belum beres semua. Tahun depan dilanjutkan lagi, kalau yang 5,5 hektare belum selesai nanti enggak bisa dibangun dalam satu bidang itu, karena punya orang,” ujarnya.

Disinggung soal adanya review detail engineering design (DED), dia menjelaskan, hasilnya bisa menyeleksi sekitar 40 persen anggaran.

“Tadinya kan DED sangat mewah, bupati ambil kebijakan dengan kemampuan anggaran yang ada, yang penting kantor itu bisa mendukung produktivitas ASN. Hanya ada beberapa yang dikurangi, tidak pakai produk luar negeri, tapi fungsi sama,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here