Percepat Penurunan AKI dan AKB, DPRD Kabupaten Serang Usulkan Raperda

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mengusulkan pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Raperda inisiatif DPRD tersebut diusulkan, karena angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) di Kabupaten Serang setiap tahun masih cenderung meningkat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Ahmad Faisal mengatakan, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serang tercermin dalam beberapa indikator, meliputi AKI dan AKB. Hal tersebut mejadi konsentrasi Pemkab Serang, karena merupakan indikator mencapai pembangunan.

Politikus PKS tersebut mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang dari tahun ke tahun selama lima tahun, angka AKI dan AKB selalu meningkat, bahkan pada 2019 tertinggi se-Banten. Pada 2015 tercatat 62 orang ibu meninggal dan 174 bayi meninggal.

Pada 2016 ada 59 ibu meninggal, 190 bayi meninggal, 2017 ada 58 ibu meninggal 240 bayi meninggal, 2018 ada 61 ibu meninggal dan 240 bayi meninggal, dan 2019 ada 55 ibu meninggal dan 143 bayi meninggal per Oktober 2019.

Ia menuturkan, dengan tingginya kasus AKI dan AKB tersebut, diperlukan payung hukum, agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat melangkah lebih jauh, sehingga penanggulangan penurunan AKI dan AKB dapat berjalan dengan maksimal.

“Jadi, kami bikin raperda percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, karena di kota-kota besar itu kebanyakan sudah memiliki ini (perda percepatan penurunan AKI AKB),” katanya saat ditemui Kabar Banten seusai rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua macam raperda usul prakarsa Komisi II menjadi pakarsa DPRD Kabupaten Serang di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (6/2/2020).

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sebetulnya sudah memiliki peraturan sendiri berkaitan dengan penanganan AKI dan AKB. Peraturan tersebut, berupa peraturan bupati (Perbup) tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita (KIBBLA).

“Cuma KIBBLA itu bukan berbentuk perda, tapi berbentuk perbup, jadi untuk memperkuat perbup tentang KIBBLA tadi kami bikin perda tentang percepatan penurunan AKI dan AKB, di situ itu kami bahas mengenai apa saja kewajiban pemerintah, kewajiban ibu hamil dan kewajiban dinas terkait,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang sekaligus perwakilan dari Fraksi PKS Agus Wahyudiono dalam sidang paripurna tersebut menyarankan, agar dalam raperda tersebut, lebih mempertegas upaya preventif ketika pelayanan ibu hamil, agar persalinannya bisa dalam kondisi sehat, agar ketika lahirnya bayi bisa sehat dan ibunya juga bisa lebih sehat.

“Pada prinsipnya kami setuju. Cuma akan lebih cakep kalau ada upaya preventif,” ucapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PPP Bulan Bintang Yayat Supriatna mengatakan, kesehatan merupakan pelayanan dasar dan wajib hukumnya bagi pemerintah. Namun faktanya, di daerah Kabupaten Serang banyak faktor yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB mulai dari jarak hingga kurang siapnya sarana dan prasarana. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here