Perbup 47/2018 Mandul, Pemkab Tangerang Wacanakan Perda

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah memberlakukan Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 46 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi nomor 47 tahun 2018 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di Kabupaten Tangerang.

Akan tetapi, perbup yang berlaku sejak akhir 2018 tersebut, ternyata tidak efektif. Sebab, masih ditemukan truk bertonase besar yang beroperasi di waktu yang dilarang melintas, yakni pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Akibat dampak dari pelanggaran jam operasional tersebut, adalah kecelakaan lalu lintas, seperti yang dialami dua orang santriwati Pondok Pesantren Al Hasaniyah, Teluknaga pada Selasa (14/1/2020) lalu di Jalan Suryadarma, Kelurahan Selapajang Jaya, tepatnya di depan Gedung eks BNP2TKI Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Banten.

Peristiwa tersebut, kemudian memicu ratusan santri turun ke jalan memprotes tidak tegasnya Pemkab Tangerang dalam penegakan perbup yang juga sempat mendapatkan protes dari sopir dan pengusaha angkutan, terutama truk bertonase besar tersebut.

Baca Juga : Dua Santri Terlindas Truk, Ribuan Santri Blokade Jalan Bojong Renges

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang sedang berkunjung ke Teluknaga, kemudian menemui para santri tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindak tegas kendaraan truk besar yang melanggar jam operasional.

Aksi para santri tersebut, membuat Pemkab Tangerang semakin serius menyikapi penegakan Perbup Nomor 47 Tahun 2018. Ia kemudian mengevaluasi pelaksanaan perbup setelah satu tahun diberlakukan. Setelah dilakukan evaluasi, dia mengungkapkan, masih terjadi kelemahan dalam penegakan perbup tersebut.

Ia menyebutkan, tiga kendala tersebut, yang dihadapi Pemkab Tangerang, di antaranya belum ada sanksi tegas, kekurangan personel, serta keterbatasan lokasi untuk memarkir kendaraan yang ditilang.

“Kelemahannya penindakan, hampir tidak ada penindakan di sana. Jika ada penindakan kami keterbatasan tempat untuk penyitaan barang bukti, truk-truknya. Ini menjadi pokok pembahasan. Untuk ke depannya kami akan persiapkan itu,” katanya.

Ketiga, tutur dia, adalah keterbatasan personel. Baik dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga kecamatan, juga dari satlantas di polres masing-masing (Polres Metro Tangerang, Polresta Tangerang, dan Polres Tangsel. Karena, untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan Perbup Nomor 47 Tahun 2018, dia akan mengevaluasi subtansi dari aturan tersebut. Bahkan, jika memungkinkan akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Kami melihat kembali perbup 47 , banyak kekurangannya. Ke depannya ini niat kami mempertajam perbup 47 dalam rangka mengatur jam operasional truk,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mendukung perbup tersebut, memuat klausul terkait sanksi tegas bagi para pelanggar.

“Memang kami akui, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah, karena memang ini, adalah lintas wilayah antara kabupaten serta kota Tangerang dan Tangsel,” tuturnya.

Sementara, soal wacana mengubah kembali isi perbup, bahkan meningkatkannya menjadi perda, dia menuturkan, perlu keterlibatan berbagai pihak dan ada kajian yang serius.

“Kami lihat dulu, Perbup 47 ada cantolan di perda perhubungan enggak. Kalau perlu kami akan tingkatkan lagi menjadi perda. Kalau tidak, mungkin ada penegasan lagi,” katanya. (Dewi Agustini)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here