Rabu, 24 Oktober 2018

Peraturan Ganjil Genap Jalan Tol, Pengusaha Truk Dirugikan

CILEGON, (KB).- Sejumlah pengusaha truk angkutan di Provinsi Banten keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan sistem ganjil-genap di Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Jakarta-Tangerang. Mereka mengatakan, dirugikan dengan diterapkannya aturan tersebut. Biasanya kami bisa muat angkutan sehari bisa dua kali, tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, hanya bisa muat sebanyak dua hari sekali,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi Banten, Saiful Bahri, saat ditemui di Cilegon, Rabu (25/4/2018).

Ia mengatakan, secara materiil apabila dalam saru ritase penghasilan yang diterima mencapai Rp 4 juta, maka ada sekitar 2.500 unit mobil truk yang tidak bias beroperasi akibat pemberlakuan sistem ganjil-genap tersebut. Apalagi, pemberlakuan sistem ganjil-genap tersebut selama 3 jam, maka kendaraan baik dari hulu maupun ke hilir akan menumpuk. “Makanya, saya selaku pengusaha truk merasa keberatan. Tapi, karena pemerintah ngotot saja ya mau gimana lagi,” katanya.

Untuk menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, pihak Aptrindo Banten sudah mengirim surat kepada Dinas Perhubungan (Dishub), agar kebijakan tersebut tidak diberlakukan di ruas Tangerang Jakarta. Bukan itu saja, dia menuturkan, telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memudahkan para armada truk berangkat ke Jakarta tanpa mengikuti peraturan ganjil-genap. “Kami mencoba menghitung dan mengkalkulasi lewat jalur laut dan sudah komunikasi dengan pihak ASDP, akan tetapi itu tidak mungkin, karena bongkar muatnya hanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara kecuali Surabaya, itu bisa,” ujarnya.

Selama ini, pihaknya sudah beberapa kali menerima pengaduan pengusaha truk. Oleh karena itu, dia meminta, agar pemberlakuan ganjil-genap dikhususkan kepada sejumlah mobil lainnya atau jika perlu ditiadakan,mengingat angkutan truk yang masuk dalam organisasinya merupakan truk angkutan barang, termasuk sembako, kimia, dan lainnya.

Hal yang sama dikatakan seorang pengusaha angkutan armada lainnya, Dede Rohana. Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu dengan aturan ganjil-genap. Ia mengatakan, selama ini selalu berkomunikasi dengan pengusaha armada lainnya. Keluhan mereka juga sama. “Kalau memang hasilnya ada keluhan dari pengusaha jangan dilakukan, karena dalam kalkulasi perhitungan kami jelas rugi, di mana yang selama ini perjalanan armada sesuai jadwal, bisa mulur, apalagi barangkali kalau armada memiliki pelat nomor yang banyak ganjil atau genap,” ucapnya. (HS)*


Sekilas Info

LAZ Harfa Cilegon Terima Bantuan dari Komunitas Fotografi Untuk Korban Bencana di Sulteng

CILEGON, (KB).- Bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *