Peran Media Mengawal Sikap Kritis Oposisi

Oleh: Rishan Fauzi

Drama Pemilihan Presiden 2019 akhirnya menemukan titik akhir pada Kamis (27/6/2019) lalu, akhir drama yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memenangkan kubu 01, yaitu pasangan Joko Widodo yang merupakan petahana dan KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden yang akan menakhodai republik ini dalam 5 tahun mendatang.

MK menolak seluruh gugatan dan kecurigaan kubu 02, yang artinya penyelenggaraan pemilu pada 2019 berjalan tanpa kecurangan. Dengan hasil putusan seperti ini, MK mengharapkan, semua pihak legawa menerima hasil putusan MK. Setelah hasil putusan tersebut keluar, partai-partai pengusung masing-masing paslon terlihat bergerak dinamis menyiapkan berbagai langkah politik serta rencana-rencana strategis lainnya untuk memenuhi kepentingan politiknya selama 5 tahun mendatang.

Idealnya, koalisi adalah sebuah gabungan beberapa kelompok politik yang dibentuk untuk tujuan tertentu, seperti memenangkan kontestasi pemilihan presiden atau membangun kekuatan dalam menyukseskan berbagai kebijakan programnya. Koalisi didirikan untuk menggabungkan nilai-nilai dari beberapa golongan, aliran politik dalam hal tersebut, partai  politik, agar tercapai tujuan dan kepentingan politiknya yang seharusnya juga merupakan tujuan dari bangsa ini, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, oposisi sangat diperlukan dalam sistem demokrasi, baik dalam sistem presidensial maupun sistem parlementer yang bertujuan untuk penyeimbang ataupun kontrol terhadap berbagai kebijakan penguasa untuk mencapai tujuan secara benar. Oposisi sebagai wujud dari sistem demokrasi harus dilakukan secara konstruktif dengan kritik yang berbasis data dan fakta yang benar serta tidak ditujukan semata-mata untuk menjatuhkan pemerintah. Artinya, lemahnya oposisi, justru bisa menjadikan pemerintah yang berkuasa tanpa kontrol yang baik dapat terpeleset pada kediktatoran serta tidak maksimalnya dalam menjalankan kebijakan program pembangunannya, karena cenderung koruptif.

Sementara, pada bagian lain jika oposisi hanya sekadar asal berbeda tanpa dasar yang jelas serta bersumber dari basis rekayasa data hoax , apalagi yang lebih mengerikan dengan menggunakan kemasan-kemasan sensitif yang dapat memecah belah bangsa, maka masyarakat bisa tidak percaya kepada oposisi yang pada akhirnya bisa merusak sistem demokrasi itu sendiri, karena mengganggu jalannya pembangunan yang pada ujungnya merugikan kepentingan rakyat.

Maka, di sinilah peran media sebagai pengawal demokrasi harus jelas dan tegas bersikap, artinya media memang harus memberikan ruang bagi oposisi dalam rangka menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan kontrol terhadap penguasa, namun jika kritik dari opisisi dibangun dari rekayasa hoax dan bahkan menggunakan kemasan yang dapat memecah belah bangsa, maka media seharusnya tidak memberi tempat dan ruang kepada opini yang mau dibangun oleh oposisi, agar situasi kondusif di ruang media publik tetap terjaga dan jalannya program pembangunan tidak terhambat serta persatuan tetap terjaga. Di sisi lain media juga hsrus fair memberitakan capaian capaian hasil pembangunan, agar tercipta rasa optimisme di masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang.

Fungsi daripada oposisi dan media, adalah sebagai pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan untuk tetap pada relnya serta benar dalam melaksana berbagai kebijakan dan program pembangunannya, selain itu adanya oposisi untuk membangun keseimbangan atas opini yang akan disampaikan ke publik oleh penguasa, untuk itu media harus selektif dan tidak sekadar memberi ruang oposisi atas dasar prinsip demokrasi jika opini yang akan disajikan bersumber dari data hoax apalagi dengan kemasan yang dapat menggagalkan pembangunan dan memecah belah bangsa.

Media harus mengawal demokrasi yang dibangun secara konstruktif yang bersumber dari basis data dan fakta yang bukan hoax, sehingga keberadaan oposisi akan mendapat ruang terhormat dan berkontribusi terhadap tumbuhnya demokrasi yang sehat untuk kemajuan bangsa.

Melawan hoax dan mengawal demokrasi

Pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat perlu diimbangi dengan oposisi yang cerdas, tanpa hal tersebut, demokrasi kurang bermakna, pemerintah akan berjalan tanpa ada yang mengkoreksi , maka diperlukan kekuatan di luar pemerintahan yang sama-sama memiliki tujuan memajukan bangsa, namun dengan peran ysng berbeda.

Untuk mengabdi pada bangsa dan negara, unsur kekuatan politik yang dalam hal tersebut, direpresentasikan oleh parpol tidak harus masuk dalam pemerintahan semua, karena mengabdi pada bangsa dan negara dapat dilakukan semua pihak dan dalam bentuk berbagai hal serta di semua lini, dengan kemampuan peran dan profesi masing-masing.

Janganlah pengabdian dijadikan dalih untuk menikmati kekuasaan bersama pemerintah, padahal sebelumnya sebagai rival yang sering mengkritisi pemerintah, bahkan tanpa basis data yang benar sekalipun.

Menjadi oposisi juga jika menjalankan fungsinya dengan baik dan berdasarkan data serta fakta yang benar maupun mampu memberikan sesuatu yang bersifat konstruktif, adalah juga manifestasi dari pengabdian bagi bangsa dan negara.

Jika yang menjadi pertimbangan, adalah kepentingan bangsa,  maka sebaiknya terdapat partai yang tetap menjadi oposisi sebagai bagian dari melaksanakan demokrasi, namun dalam tatanan yang konstruktif tidak berbasis data hoax serta tidak menggunakan kemasan kemasan yang dapat memecah belah persatuan, ukurannya yaitu untuk mempercepat kemajuan bangsa dan penegakan hukum.

Mengapa? Karena sesungguhnya, demi menjaga keseimbangan dalam pemerintahan, harus ada partai oposisi yang cerdas demi demokrasi yang baik. Tentu saja peran oposisi harus efektif, profesional, dan tidak menyebar provokasi apalagi hoax.

Kritik yang konstruktif oleh oposisi bukan justru hanya sekadar nyinyirin kinerja pemerintah apalagi hanya untuk mengganggu dan menggagalkan program pemerintah seperti yang selama ini dilakukan oleh parpol-parpol tertentu dengan hanya kepentingan jangka pendek. Oposisi Harus juga bisa memberikan apresiasi jika memang apa yang dilakukan pemerintah memberikan hasil yang baik, bukan menihilkannya.

Apalagi dengan hanya sekadar asal berbeda tanpa dasar yang jelas serta bersumber dari berita dan kabar hoax maupun yang lebih mengerikan dengan menggunakan kemasan-kemasan sensitif yang dapat memecah belah bangsa, maka di sinilah peran media sebagai pengawal demokrasi harus jelas dan tegas bersikap, artinya media harus memberikan ruang bagi oposisi dalam rangka menjalankan fungsi media juga di bidang pengawasan dan kontrol terhadap penguasa, namun jika kritik dan perbedaan dibangun dari rekayasa hoax dan bahkan dengan kemasan yang memecah belah bangsa, maka media seharusnya tidak memberi tempat dan ruang, agar situasi kondusif di ruang media publik tetap terjaga dan jalannya program pembangunan tidak terhambat.

Karena, peran media diharapkan menjadi kontrol yang efektif dan tidak menjadi pemain ketiga yang partisan, karena kepentingan politik praktis jangka pendek. Media juga harus memegang etika, media harus menjalankan tanggung jawab edukasinya melalui literasi dan mencegah berita-berita hoax yang disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita semua harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan kejadian kejadian di luar sana di mana banyak negara-negara yang hancur dan gagal, karena tidak dapat membendung dasyatnya bahaya hoax yang disertai dengan agenda-agenda yang ingin mengubah bentuk dan dasar suatu negara.

Jika semua ketentuan tersebut, dapat dijaga dengan bertanggung jawab dan konstruktif, maka kontribusi oposisi dan media sangat besar bagi kemajuan bangsa jika mampu secara konstruktif memperbaiki kinerja pemerintah dan masyarakat juga secara objektif akan dapat bisa menilai posisi oposisi serta media terhadap Pemerintah yang berkuasa yang pada akhirnya dapat menjadi referensi bagi siapa pun untuk memberikan reward dan punismhent pada kontestasi politik selanjutnya tanpa kegaduhan.

Oleh karena itu, jika tidak masuk dalam pemerintahan bukan berarti bisa seenak-enaknya tanpa melakukan hal hal positif yang dapat membantu tercapainya kemajuan bangsa. Semua elemen bangsa harus berpartisipasi membangun bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk turut membangun bangsa dan negara. (Penulis adalah Bloger dan Penggiat Literasi Demokrasi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here