Peralihan Fungsi Rumah Dinas Gubernur Banten Dikritik

Rumah Dinas Gubernur Banten di kawasan eks pendopo Pemprov Banten, Jl. Brigjen Syam’un Kota Serang.*

SERANG, (KB).- Peralihan fungsi rumah dinas (rumdin) Gubernur Banten menjadi wisma tamu dikritik. Sebab, Wakil Gubernur Banten dan sekretaris daerah (sekda) dinilai lebih membutuhkan karena belum memiliki rumdin.

Menurut anggota DPRD Banten Ade Hidayat, peralihan tersebut belum perlu dilakukan karena sekda dan Wakil Gubernur Banten belum memiliki rumdin, sehingga lebih efisien.

”Utamakan dulu kebutuhan yang selama ini memang belum terpenuhi, terlebih wagub dan sekda,” kata Ade Hidayat saat dihubungi Kabar Banten, Jumat (13/9/2018), ketika dimintai tanggapan terkait rumdin Gubernur Banten di kawasan eks pendopo, Jl. Brigjen Syam’un Kota Serang akan beralih fungsi menjadi wisma atau rumah singgah bagi tamu kenegaraan maupun pejabat pemerintah pusat.

Upaya memfasilitasi tamu dengan mengalihfungsikan rumdin, kata dia, dianggap belum perlu dilakukan. Terlebih, kata dia, biasanya tamu yang datang dengan urusannya telah mendapat fasilitas dari tempat bertugasnya masing-masing. ”Saya kira tamu kan menyesuaikan sendiri, belum perlu pemprov memfasilitasi tamu dari luar dan luar negeri,” katanya.

Terkait langkah pemprov yang akan membangun rumdin bagi gubernur dan wakil gubernur dan menjadikan rumdin yang saat ini tempati gubernur menjadi rumdin sekda, politisi Partai Gerindra ini menilai, hal tersebut sah-sah saja dilakukan jika anggarannya menunjang.

”Namun jangan memaksakan pilihan lain jika sudah ada. Tinggal penuhi saja yang belum ada. Saya pikir standar rumdin gubernur juga sudah disesuaikan yang sekarang ada,” ujarnya.

Pemprov dipandang masih memiliki tanggung jawab penting yang harus dilakukan. Misalnya, perbaikan sektor pendapatan serta optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. ”Ini perlu dorongan besar dari kita semua. Kalau sudah punya rumdin saya pikir cukuplah yang ada. Tinggal bagaimana memikirkan yang belum ada,” ucapnya.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu dioptimalkan, adalah pelayanan kesehatan yang praktiknya masih dikeluhkan oleh banyak masyarakat. ”Pembangunan pendidikan kita baru dikulitnya saja, belum mendasar. Apalagi bicara pemerataan kualitas masih jauh dari apa yang kita harapkan,” tuturnya.

Kebutuhan internal

Hal senada dikatakan oleh Akademisi Untirta Suwaib Amirudin. Dia mengatakan, peralihan fungsi aset yang dipergunakan untuk kepentingan daerah sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, idealnya aset yang ada dimaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan internal seperti untuk rumdin sekda atau wagub.

”Kalau misalnya Pak Wagub belum punya rumah dinas, mungkin lebih bagus digunakan sebagai rumahnya Pak Wagub dan mungkin tempat penerima tamu. Itu enggak ada masalah, saya kira itu lazim aja,” katanya.

Penyediaan tempat singgah tamu dianggap belum krusial. Pemprov sebaiknya memikirkan penyediaan rumdin bagi wagub dan sekda. ”Yang krusial itu adalah wakil gubernur harus punya rumah jabatan (rumdis). Karena tidak elok kalau selalu rumah jabatan itu adalah rumah pribadinya,” ujarnya.

Baca Juga : Eks Pendopo Direvitalisasi, Rumah Dinas Gubernur Banten Dijadikan Wisma Tamu

Sementara itu, Anggota DPRD Banten Fraksi Partai Demokrat M Nawa Said menuturkan, selain akan difungsikan untuk rumah singgah tamu, rumdin juga akan digunakan untuk rapat-rapat OPD. ”Terkait dengan rumdin wagub, di APBD 2019 ini sudah dianggarkan DED (detail enggering desain),” ucapnya.

Peralihan menjadi ruang rapat OPD diperlukan untuk saat ini. OPD membutuhkan ruang rapat yang representatif. Ia mengatakan, peralihan fungsi rumdin tidak masalah dilakukan mengingat dalam waktu yang sama pemprov juga akan menyediakan rumdin bagi gubernur dan wakil gubernur.

”Pembangunan kan bukan ujug-ujug. Semua pakai perencanaan step by step. Sementara ini pemprov menyediakan rumah dinas wagub dengan cara menyewa,” tuturnya.

Menunjang kinerja

Sementara, Kepala Biro Umum Setda Banten Ahmad Syaukani mengatakan, revitalisasi eks Pendopo Gubernur Banten dilakukan agar aset pemerintah daerah terpelihara dengan baik dan tidak terbengkalai.

“Harapan Pak Gubernur harus bisa memanfaatkan aset yang ada jangan sampai terbengkalai. Oleh karena itu, pendopo lama ini direvitalisasi untuk menunjang kinerja Pemprov Banten,” ujar pria yang akrab disapa Oni ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/9/2019).

Ia menjelaskan, selama ini pemprov belum punya tempat yang representatif untuk menerima tamu-tamu kenegaraan maupun pejabat pemerintah pusat.

“Selama ini kalau ada tamu kami fasilitasi di hotel. Pak Gubernur ingin Banten punya gedung seperti Grahadi di Surabaya atau Pakuan di Jawa Barat. Oleh karena itu, dengan direvitalisasinya rumdin ini dapat dimanfaatkan untuk tamu,” kata Oni.

Setelah rampung, pihaknya akan mengalihkan status aset rumdin gubernur tersebut menjadi wisma tamu. “Sekarang statusnya masih rumah dinas. Tapi nanti akan ada alih status sesuai kewenangan gubernur yang memiliki kekuasaan atas Barang Milik Daerah (BMD),” ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, dimungkinkan rumdin Wakil Gubernur Banten di Jl. A. Yani yang saat ini ditempati Gubernur Banten Wahidin Halim, juga akan beralih status menjadi rumdin gubernur.

“Enggak ada masalah soal itu, yang penting masih aset pemprov. Mengenai rumdin wakil gubernur sedang dibahas dengan tim, itu akan dibangun tersendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, bangunan museum juga nanti akan direnovasi. “Bangunan museum juga akan diperbaiki. Mungkin nanti pindah ke bangunan lain, tapi masih dalam satu kawasan pendopo lama. Lantai rumdin itu kan pakai kayu, sudah keropos dimakan rayap jadi diganti granit,” tuturnya.

Sementara, menurut Ketua Divisi Riset dan Pengembangan pada Bantenologi Ayatullah Humaeni, lokasi Museum Negeri Banten saat ini sudah strategis. Hanya saja, koleksi museum perlu ditambah.

“Museum kan harus strategis dan memadai, malahan kalau bisa diperluas lagi. Begitu juga dengan koleksi-koleksinya harus lebih diperbanyak. Tempat tidak perlu mewah, yang penting lengkap koleksinya,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada LP2M UIN Banten ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, rumdin Gubernur Banten seluas 800 meter persegi ini dibangun dengan biaya Rp 16,14 miliar saat kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Dana tersebut bersumber dari APBD 2010 sebesar Rp 6 miliar dan Rp 10,45 miliar dari APBD tahun 2011. Fisik bangunan rumdin tersebut menghabiskan anggaran senilai Rp 9,14 miliar dan untuk penataan kawasan Rp 6 miliar lebih. Penataan kawasan ini untuk pembangunan sumur dalam, selasar penghubung, pekerjaan taman dan plasa, dan pekerjaan pagar kawasan.

Rumdin gubernur ini terletak di belakang eks pendopo gubernur yang saat ini beralih fungsi menjadi museum. Pembangunan rumdin tersebut sempat menjadi sorotan berbagai pihak karena dinilai menghamburkan anggaran.

Selain itu, dianggap mubazir karena setelah rampung tidak juga ditempati gubernur. Gubernur Atut memilih tinggal di rumah pribadinya di Jl. Bhayangkara nomor 51, Cipocok, Serang. Pada 2013 sejumlah bagian bangunan rumdis tersebut mulai mengalami kerusakan. (RI/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here