Minggu, 24 Juni 2018

Peralihan Aset SMA/SMK Rampung

SERANG, (KB).- Proses peralihan aset sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Banten telah rampung. Selesainya proses peralihan aset tersebut seiring dengan selesainya proses konsinyering atau rekonsiliasi data limpahan aset SMA/SMK, beberapa waktu lalu.

“Peralihan SMA/SMK sudah selesai semua, tinggal fokus sekarang di sistem. Ini ada yang belum connect, masih ada yang gejlok. Hari Senin kami ke BPK pusat terkait itu, karena ini persoalan aplikasi,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S, di kantor setelah menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta, Jumat (23/2/2018).

Ia menuturkan, proses konsinyering tersebut berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Saat ini sedang dilakukan proses peng-input-an data ke dalam sistem aplikasi. “Tidak manual, karena dengan itu (aplikasi) akan mempermudah laporan keuangan,” ujarnya.

Setelah konsinyering aset SMA/SMK selesai, proses konsinyering selanjutnya, yaitu untuk barang persediaan. “Barang persediaan itu kan harus menggunakan aplikasi. Nanti pada Senin hingga Rabu (26-28/2/2018) dikumpulkan lagi, tapi gabung dengan seluruh OPD dan pengurus barang persediaan. Itu kan potensi yang memengaruhi terhadap LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah),” ucapnya.

Ia menjelaskan, konsinyering tersebut dilakukan, agar dalam menyajikan laporan keuangan bisa sinkron antara kabupaten/kota dengan provinsi. “Jadi, harus ada petemuan rekon yang teknis langsung berkaitan dengan data aset. Supaya data yang kami sajikan dalam laporan keuangan dan neraca aset betul-betul valid,” tuturnya.

Jika data aset tersebut tidak sinkron akan berpengaruh terhadap neraca aset masing-masing daerah. Hal tersebut akan menjadi persoalan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. “Misalnya kota atau kabupaten X, angka yang diserahkan ke provinsi berbeda dengan data base yang ada. Oleh provinsi dicatat di neraca aset. Neraca aset ini kan jadi sumber untuk laporan keuangan. Begitu diperiksa BPK ada selisih. Oleh karena itu, sejak awal kami minta pendampingan BPKP, supaya tuntas,” katanya. (RI)***


Sekilas Info

Dana Parpol Segera Cair

SERANG, (KB).- Bantuan dana partai politik (parpol) sudah bisa dicairkan pada Juli 2018. Parpol peraih kursi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *