Penyusunan RPJMDes di Kabupaten Serang Belum Seragam

Pandji Tirtayasa, Wakil Bupati Serang.*

SERANG, (KB).- Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengungkapkan, sejak 2018 penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kabupaten Serang masih belum seragam.

Hal tersebut, karena belum adanya pedoman atau peraturan yang menguatkan terkait penyusunannya. “Dari 326 desa di Kabupaten Serang sejak 2018 sampai saat ini memang masih banyak ditemukan penyusunan RPJMdes yang belum seragam. Sebab, sebelumnya tidak ada pedoman yang menguatkan pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes tersebut,” katanya kepada wartawan, Sabtu (2/11/2018).

Ia menuturkan, penyusunan RPJMDes bukan hanya untuk tahunan. Sesuai undang-undang, bahwa pemerintahan desa (Pemdes) menyusun RPJMDes mengacu pada perencanan pembangunan daerah. “Pembangunan tersusun dari RPJMDes bulanan dan RPJMDes tahunan,” ujarnya.

RPJMDes merupakan satu-satunya dokumen desa yang ditetapkan di desa yang juga digunakan desa untuk penyusunan anggaran pendapatan desa. Oleh karena itu, ucap dia, Pemkab Serang menyambut baik adanya pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Serang terkait pedoman perencanan pembangunan desa, hal tersebut untuk menguatkan penyusunan RPJMDes.

“Apalagi saat ini sedang pilkades (pemilihan kepala desa), kami berharap, dari 150 kepala desa (yang terpilih di Pilkades Serentak 2019) bisa menyusun visi misi menggunakan raperda ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga memaklumi ketersediaan penyusun RPJMDes sangat penting keberadaannya. Sehingga dalam hal ini pihaknya juga akan berupaya untuk membekali mereka dengan sosialisasi maupun bimbingan teknis (Bimtek) dalam penyusunan RPJMDes. Sehingga diharapkan dalam penyusunannya lebih tersusun dengan baik.

“Kami akan membekali dengan sosialisasi dan bimtek dalam menyusun RPJMDes. RPJMdes tidak sesederhana yang dilihat, butuh ketepatan dan ketelitian,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin mengatakan, selama ini pemdes membuat tetapi tidak ada pedomannya. Kemudian dari waktunya pun belum sinkron, contohnya berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional musyawarah desa dibahas Februari, tetapi aturan dari desa itu Juli maka harus disinkrokan agar desa tidak mengunakan dua waktu. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here