Selasa, 25 September 2018

Penyusunan LKPD, Barang Persediaan di Pemprov Banten Langganan Masalah

SERANG, (KB).- Pencatatan dan pelaporan barang persediaan di Pemprov Banten menjadi langganan masalah dalam setiap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk berkomitmen tinggi, agar persoalan tersebut tidak lagi berulang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S saat rapat Rekonsiliasi Barang Persediaan Triwulan I 2018, di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (26/2/2018).

Ia mengungkapkan, beberapa permasalahan barang persediaan dalam penyusunan LKPD tahun anggaran 2017, antara lain pengurus barang atau pengurus barang pembantu dan pembantu pengurus barang kurang memahami dalam kelompok jenis barang persediaan. Kemudian, OPD tidak tepat waktu dalam memberikan laporan persediaan TA 2017. Selain itu, pihak SMA/SMK kurang memahami tentang barang persediaan dan stock opname, mengakibatkan salah dalam menyajikan laporan barang persedia.

“Terakhir, sejumlah OPD belum menyerahkan laporan barang persediaan triwulan IV tahun anggaran 2017 berbasis aplikasi. Ada 32 OPD yang masih belum menyerahkan laporan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, barang persediaan, adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ia menuturkan, Pemprov Banten telah melakukan sejumlah upaya, agar persoalan tersebut tidak terus terulang. Salah satunya, yaitu dengan melakukan pembenahan database barang persediaan secara simultan dan bertahap. Kemudian, melakukan entry database ke dalam program aplikasi persediaan. “Kami juga rutin menggelar pelatihan dan pendampingan kepada pengurus barang atau pengurus barang pembantu dan pembantu pengurus barang, agar disiplin pencatatan dan pelaporan. Kemudian, melakukan penyempurnaan atau pembangunan aplikasi persediaan,” ucapnya.

Menurut dia, kunci penyelesaian permasalahan barang persediaan tersebut, yaitu komitmen seluruh pihak. “Perlu juga konsisten melaksanakannya. Semua itu memerlukan kerja keras dan dituangkan melalui program kegiatan yang berkesinambungan,” tuturnya. Diketahui, Pemprov Banten mulai menyusun LKPD 2017. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten sudah melakukan audit terhadap OPD di Lingkungan Pemprov Banten sejak Senin (12/2/2018) lalu. (RI)***


Sekilas Info

Wagub Banten Klaim Kekerasan Perempuan dan Anak Menurun

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan, korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *