Penyidikan Puskesmas Pamarayan Hampir Rampung

SERANG, (KB).- Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Puskesmas Pamarayan pada 2015 senilai Rp 3,9 miliar oleh penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Serang hampir rampung. Penyidik kini tinggal menunggu hasil audit dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten dan pemeriksaan seorang tersangka. “Kami masih menunggu hasil audit dari BPKP terkait kerugian negara. Saya belum tahu kapan mereka menyerahkan hasil audit,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Serang, Agustinus Olav Mangontan, Senin (21/8/2017).

Penyidik , ujar dia, telah memeriksa dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK), Toto Sugiarto dan pelaksana proyek, Irwan Mulyana. “Tinggal pihak pemenang lelang (Tiur Mona Marpaung). Kami sudah layangkan pemanggilan, namun yang bersangkutan belum datang,” ucapnya.
Ia menuturkan, tidak tahu alasan Tiur Mona Marpaung yang merupakan Direktris PT Indah Utama Jaya Mandiri (IUJM) mangkir dari pemanggilan penyidik. Sebab, setelah surat pemanggilan dilayangkan, Tiur Mona Marpaung tidak meresponsnya. Oleh karena itu, penyidik akan mempertimbangkan langkah pemanggilan paksa apabila hal tersebut diperlukan. “Nanti kalau itu (pemanggilan paksa). Kami masih mengharapkan yang bersangkutan kooperatif dengan kami,” tuturnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut bermula saat Tiur Mona Marpaung mengalihkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Irwan Mulyana melalui surat kuasa. Dalam akta kuasa tersebut, Tiur Mona Marpaung menyebutkan, bahwa jika terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Pamarayan, menjadi tanggung jawab Irwan Mulyana. Pada Februari 2016, Gedung Puskesmas Pamarayan selesai dibangun. Namun, tak lama setelah diresmikan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, tembok Puskesmas Pamarayan retak.

Kerusakan juga terjadi pada lantai keramik Puskesmas di Kecamatan Pamarayan tersebut. Persoalan tersbeut diselidiki pihak Kejari Serang, karena ada dugaan hasil pembangunan Puskesmas Pamarayan tidak sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak. Untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana dalam pembangunan Puskesmas Pamarayan, penyidik memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung (Polban). Dilibatkannya ahli Polban dalam penyidikan kasus tersebut, untuk mengaudit fisik hasil pembangunan Puskesmas Pamarayan. “Hasil audit fisik ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dan itu yang menjadi bahan BPKP untuk menghitung kerugian negaranya,” tuturnya. (H-47)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here