Rabu, 19 Desember 2018

Penyertaan Modal Bank Banten, Pemprov Banten ”Join” dengan BRI

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pola penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten). Namun, Pemprov Banten belum memutuskan berapa nominal pasti yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Bank Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan BRI untuk memastikan berapa persen penyertaan modal yang wajib diberikan Pemprov Banten. “Karena itu mau ketemu BRI lagi berapa persen kewajiban kami penyertaan modalnya, kami masih perlu komunikasi dan ketemu dengan BRI,” katanya.

Ia belum memastikan bagaimana pola penyertaan modal antara Pemprov Banten dengan BRI. Apakah fifty-fifty atau dibagi berapa persen kewajiban masing-masing. “Kemarin kan dialokasikan Rp 300 miliar, kami juga lihat bagaimana bangunan kerja sama dengan BRI. Apakah fifty-fifty modalnya atau ditanggung sebagian oleh BRI dan Pemprov (Banten),” ujarnya.

Selain penyertaan modal, penguatan Bank Banten juga dilakukan dengan cara divestasi saham dari BJB. “Sekarang sudah ada tim yang melakukan pendekatan, koordinasi hasil belum tahu, tapi sudah melakukan langkah langkah divestasi,” ucap mantan Wali Kota Tangerang tersebut. Divestasi dilakukan mengingat Pemprov Banten memiliki dana sekitar Rp 1,2 triliun di BJB.

“Sesuai dengan besaran saham yang kami miliki, investasi yang kami miliki di BJB. Bank Banten memang milik provinsi, cuma itu melalui (PT) BGD tadinya, nanti kami lihat kalau bisa kami selesaikan nanti kami buat perdanya, bahwa Bank Banten harus menjadi banknya provinsi,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menuturkan, dari hasil koordinasi DPRD dengan pemprov, muncul usulan penambahan penyertaan modal Bank Banten, nilainya Rp 300 miliar.

“Postur APBD Perubahan itu ada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sekitar Rp 725 miliar. Itu dengan asumsi kebutuhan termasuk gambaran dari Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan juga pak Mahdani (Kepala Biro Administrasi Pembangunan), kebutuhan hampir Rp 900 miliar, berarti ada defisit Rp 200 miliar. Di dalamnya, antara lain ada kebutuhan Bank Banten Rp 300 miliar,” katanya.

Alokasi tersebut baru sebatas usulan dan belum tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS). Dengan kondisi tersebut, dia belum bisa memastikan usulan tersebut datang dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau dari gubernur. (SN)*


Sekilas Info

TangCity Mall Hadirkan Edukasi Cinta Satwa dalam Nuansa “Jungle Bells”

TANGERANG, (KB).- Menyambut kemeriahan Natal dan Tahun Baru 2019, Tangcity Mall mengemas sebuah acara menyenangkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *