Sabtu, 23 Februari 2019

Penyertaan Modal Bank Banten Ditunda, WH tak Ingin Terseret Hukum

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim tak ingin terseret kasus hukum terkait pencairan penyertaan modal Bank Banten yang masih ditunda. WH ingin memastikan bahwa penyertaan modal melalui APBD Banten tersebut, berdampak positif dan tidak berujung pada permasalahan hukum.

“Saya enggak mau gambling (bertaruh), saya enggak mau saya nanti (jadi) korban (kebijakan) sendiri. Soal kebijakan kan, saya enggak mau diperiksa KPK gara-gara buat kebijakan yang (berakibat kasus hukum),” katanya, kemarin.

Saat ini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap rencana penyertaan modal kepada Bank Banten. Salah satu yang sedang dikaji yakni proses akuisisi Bank Pundi yang kemudian berubah nama menjadi Bank Banten. “Ini kasus yang lama, masih diproses, akuisisinya,” ujarnya.

Disisi lain, pihaknya juga masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berkonsultasi dengan KPK. Tujuannya untuk memastikan penyertaan modal dapat berjalan secara aman. “Harus merasa aman betul kalau pun sebenarnya bank itu aman,” ucapnya.

Disinggung KPK yang belum juga memberikan respons atas konsultasi dari pemprov, ia mengatakan KPK tidak berkewajiban untuk menjawabnya. “(Konsultasi ke KPK) memang enggak perlu dijawab. Memang kita harus betul-betul meyakini bank ini akan bisa sehat kalau kita bantu. Saya tetap harus pastikan bahwa ketika kita bantu menjadi sehat,” tuturnya.

Selain mengalokasikan penyertaan modal dari APBD Banten, kata dia, pemprov juga sedang menjajaki kerja sama bersama BRI. Dari sisi internal, Bank Banten pun terus melakukan pembenahan.”Kita juga menunggu itikad baik dari BRI yang tadinya mau kerja sama. Sekarang kita mulai lagi negosiasi, perundingan,” katanya.

Disinggung kapan penyertaan modal untuk Bank Banten bisa dicairkan, ia mengaku masih menunggu dirinya yakin. “Sampai Allah memberi keyakinan kepada saya. Kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

KPK mengingatkan

Sementara itu, Anggota Korsupgah Satgas Wilayah IV KPK Tri Budi Rachmanto membenarkan bahwa KPK tidak berkewajiban menjawab konsultasi Pemprov Banten, terkait penyertaan modal Bank Banten. KPK hanya mengingatkan agar pemprov selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada aturan.

“Pada dasarnya KPK tidak dalam posisi secara normatif untuk memberikan rekomendasi. Hanya mungkin tepatnya kalau pun iya hanya memberikan warning saja. Secara normatif bahwa pelaksanaan apapun itu harus hati-hati. Mengedepankan asas prudent (kehati-hatian) sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Tri. (SN)*


Sekilas Info

Pendaftar Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Banten Membeludak

SERANG, (KB).- Pendaftar seleksi calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten periode 2019-2023 membeludak. Sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *