Sabtu, 20 Oktober 2018

Penyertaan Modal Bank Banten Dipertanyakan

SERANG, (KB).- Sejumlah fraksi DPRD Provinsi Banten mempertanyakan usulan Pemprov Banten tentang penyertaan modal kepada Bank Banten senilai Rp 175 miliar, pada perubahan APBD 2018. Mereka meminta penjelasan secara rinci kepada Pemprov Banten mengenai dasar penyertaan modal tersebut.

Hal tersebut mencuat dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi atas nota pengantar gubernur atas perubahan APBD 2018 di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (12/9/2018).

Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten, Hadi Safari meminta Gubernur Banten menjelaskan pertimbangan penyertaan modal kepada Bank Banten.

“Kami melihat adanya pos anggaran untuk penyertaan Bank Banten. Mohon saudara gubernur untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan atas kebijaan terkait penyertaan modal Bank Banten,” tuturnya.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Yoyon Sujana mengatakan, rencana penyertaan modal kepada Bank Banten perlu disertai dengan kajian dan analisis yang matang tentang prospek bisnis ke depan. Sehingga langkah dilakukan Pemprov Banten tersebut terukur dan terarah.

“Untuk itu kajian mendalam perlu dilakukan agar suntikan dana ini dapat bermanfaat, tepat sasaran sesuai kebutuhan. Sesuai amanat PP (peraturan pemerintah) nomor 54 tahun 2017, bahwa sebelum dilakukan penambahan modal harus terlebih dahulu dilakukan analisis ilustrasi dan perencanaan bisnis BUMD. Sehingga segala sesuatu dapat terukur dan terarah,” ujarnya.

Sementara, Juru bicara Fraksi Golkar Provinsi Banten, Cepi Wida Permana mengatakan, langkah penyertaan modal kepada Bank Banten patut dipertanyakan. Pihaknya menyarankan agar penyertaan modal ini tidak dilakukan secara ceroboh.

“Dalam hal penyertaan modal kepada Bank Banten, Fraksi Golkar menyarankan untuk tidak ceroboh dalam menambahkan penyertaan modal. Dalam kondisi yang pasti tidak menyehatkan bahkan menambah kerugian,” katanya.

Ia memandang, penyertaan modal bukan langkah tepat untuk memulihkan keadaan Bank Banten. Karena, permasalahan yang terjadi di Bank Banten berakar dari manajemen yang kurang baik.

“Kami menilai jika penyertaan modal dilakukan saat ini tidak memenuhi penyehatan bank, bahkan memperbanyak daftar kerugian Pemprov Banten diakibatkan dalam pengelolaan bank saat ini,” katanya.

Pihaknya mengaku memiliki catatan pendukung terkait manajemen yang kurang baik, buktinya kondisi Bank Banten yang mengalami kerugian. Hal ini berawal dari pembelian surat berharga yang dinilainya ceroboh dan lokasi kantor yang inefisien.

“Oleh karenanya Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa perlu dilakukan audit dalam rangka mengidentifikasi permasalahan mendasar dari manajemen Bank Banten. Bukan sebaliknya yang justru menambah penyertaan modal kepada Bank Banten,” katanya.

Sementara, Penjabat (Pj) Sekda Banten, Ino S Rawita mengatakan, penyertaan modal kepada Bank Banten dilakukan berdasarkan kajian yang matang. Ia tak menampik kondisi Bank Banten yang terus merugi. Namun, menurutnya kerugian yang dialami oleh eks Bank Pundi ini terus mengalami penurunan.

“Memang merugi, tapi meruginya semakin mengecil, dari jumlah yang dulu besar sekarang sudah mulai mengurangi,” ucap Ino. (SN)*


Sekilas Info

BBM Non-Subsidi Naik, Harga Sembako Stabil

SERANG, (KB).- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi tidak berdampak pada harga sembako di pasaran. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *