Penyertaan Modal Bank Banten Belum Bisa Cair

SERANG, (KB).- Penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten senilai Rp 131 miliar pada APBD Banten 2019 belum bisa dicairkan. Sebab, Pemprov Banten masih menunggu kesepakatan dengan pihak lain salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten Mahdani menuturkan, kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain bertujuan untuk menyehatkan Bank Banten.

“Kan ada BRI, dari juga pihak lain, masih negosiasi. Nunggu kesepakatan nanti berapa kami, berapa dia. Tetap kami masih (saham) mayoritas,” katanya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (17/5/2019).

Setelah kerja sama berjalan, penyertaan modal senilai Rp 131 miliar baru bisa dicairkan dan kemungkinan digabungkan dengan uang dari hasil kerja sama tersebut.

“Kami (pemprov) ada uang Rp 131 (miliar), mungkin di (APBD) perubahan tambah lagi yang kemarin (2018) gagal. Nanti digabung lagi jadi Rp 306 miliar, itu sambil menunaikan Perda Nomor 5 Tahun 2013 selesai,” ujarnya.

Diketahui, pada Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2013 menyebutkan, Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku induk perusahaan.

Pada pasal yang sama, disebutkan besaran yang diwajibkan sebanyak-banyaknya, adalah Rp 950 miliar. Dalam pasal 6 dijelaskan, penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk kepentingan investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam perjalanannya, Pemprov Banten telah mengucurkan kurang lebih Rp 600 miliar untuk pembentukan Bank Banten melalui proses akuisisi Bank Pundi. Setelahnya, pada APBD 2018 pemprov menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp 175 miliar.

Namun, penyertaan tersebut gagal terserap. Kemudian, pada APBD 2019 pemprov kembali menganggarkan penyertaan modal 131 miliar. Ia menuturkan, jika kerja sama dari pihak luar berjalan, pemprov bisa mempercepat usaha penyehatan Bank Banten.

“Kalau nanti sudah terjadi kesepakatan kerja sama ini itu, apa yang dilihat kurang diperbaiki, pendidikan, kemudian cabang-cabang,” ucapnya.

Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, penyertaan modal yang belum bisa dicairkan bukan karena rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK dari dulu juga mempersilakan itu, bergantung kami (Pemprov Banten) untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.

Menurut dia, KPK tidak memiliki kapasitas untuk melarang atau menganjurkan pemprov memberikan penyertaan modal. KPK hanya menyarankan apa yang perlu dilakukan sebelum memberikan penyertaan modal, agar penyertaan modal sesuai dengan koridor hukum.

“Kami (Pemprov Banten) sedang kaji terus, yang terbaik yang mana. Yang terpenting ini kan harus selesai,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here