Penyerapan Anggaran di Bawah 80 Persen, Gubernur Banten Diminta Evaluasi OPD

SERANG, (KB).- Gubernur Banten diminta memberikan perhatian terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah. Dengan penyerapan anggaran di bawah 80 persen, gubernur diminta melakukan analisa dan evaluasi terhadap OPD bersangkutan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Paripurna DPRD Banten agenda pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2018. Paripurna dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (10/7/2019).

“Menyikapi OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 80, agar menjadi perhatian Bapak Gubernur untuk terus melakukan langkah konstruksi. Tentunya, dengan perencanaan lebih matang dan realistis berbasis data yang lengkap aktual, valid dan akurat. Serta perlunya melakukan analisa, evaluasi dan antisipasi terhadap adanya kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan,” kata Ketua Banggar DPRD Banten Budi Prajogo saat menyampaikan laporan.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi gubernur beserta jajarannya atas opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama tiga tahun berturut-turut. “Namun masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018,” katanya.

Ia meminta Gubernur Banten lebih memotivasi OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD). “Saat ini tidak melampaui target harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan langkah inovatif, baik intensifikasi dan ekstensifikasi menggali potensi pendapatan asli daerah termasuk sektor retribusi daerah,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemprov Banten harus selalu mendorong peningkatan sumber daya anggaran. Di antaranya, dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD agar dapat membantu memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah.

“Berikutnya meningkatkan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum, seperti infrastruktur jalan raya, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil,” ujarnya.

Tidak cari aman

Lebih lanjut, dia mengatakan, Gubernur Banten juga harus mencermati isu dan persoalan kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh aparatur Provinsi Banten.

“Agar tidak sekadar hanya mencari aman, dari segi penyerapan anggaran mendekati 100 persen. Tapi sasaran program juga harus tercapai baik output, outcome dampak dan manfaatnya. Oleh karena itu, aparatur pemerintah di Banten selain memiliki kompetensi, juga harus memiliki komitmen, motivasi semangat kerja yang tinggi untuk membangun Banten yang kita cintai,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Banten. Terkait adanya dorongan mengevaluasi OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 80 persen, mantan Wali Kota Tangerang ini menyerahkannya kepada Sekda Banten. “Itu Pak Sekda,” katanya.

Disinggung terkait dorongan adanya peningkatan PAD, ia menjelaskan, pemprov telah menggandeng KPK untuk membantu mengawasi proses peningkatan PAD. “Membantu, meminimalisasi penggenangan dana penerimaan,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here