Minggu, 24 Juni 2018

Penyerahan Aset Lewati Batas

SERANG, (KB).- Pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang hingga kini tak kunjung usai. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kota Serang, aset seharusnya diserahkan pemkab paling lambat lima tahun sejak Kota Serang didirikan. Kini, Kota Serang sudah hampir menginjak usia 11 tahun.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Sony August mengatakan, memasuki usia Kota Serang ke-11 tahun, pelimpahan aset belum rampung. Padahal, rencana pelimpahan aset tahap kedua sudah diwacanakan sejak 2016 lalu.

“Kami sudah beberapa kali memberikan surat ke Pemkab Serang, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan, kami sudah memberikan surat ke provinsi tetap saja tak ada jawaban. Padahal, dalam UU Nomor 32 Tahun 2007 mengamanatkan Pemprov Banten memfasilitasi pelimpahan aset tersebut apabila sampai lima tahun pelimpahan tersebut belum rampung,” katanya kepada Kabar Banten, Rabu (7/3/2018).

Ia menjelaskan, pada 2017 pemkab berencana menyerahkan 305 aset. Namun, penyerahan tersebut ditolak, karena persyaratan dokumen kepemilikan aset belum dilengkapi pemkot. Penolakan pemkot, karena saat pelimpahan aset tahap pertama banyak aset yang tidak dilengkapi dokumen. Bahkan, dari sekitar 11.000 aset yang dilimpahkan di tahap pertama mayoritas tak memiliki nilai.

“Terdapat nilai yang tidak wajar pada tahap pertama, seperti tanah eks bengkok 248 bidang, tanah dari kabupaten 69 bidang, peralatan dan mesin dari kabupaten 7.144, bangunan 1.102, jalan dan jaringan irigasi 91, tapi nilainya masih nol dan satu atau tidak ada nilainya,” ujarnya.

Hal tersebut menjadi temuan saat laporan keuangan pemkot diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2016 yang menyebabkan pemkot mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Insya Allah minggu ini selesai,” ucapnya.

Pada akhir 2017, BPKAD Kota Serang telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Serang. Di mana ada 17 item yang akan diinventarisasi pemkot bersama pemkab yang mayoritas aset berupa bangunan dan tanah. “Inventarisasi itu dilakukan untuk mengecek keberadaan aset yang akan diserahkan itu dan hasilnya benar ada,” tuturnya.

Ia meminta, agar pemkab lebih proaktif dalam proses penyerahan aset-aset yang dapat diserahkan. Pemkot mempersilakan proses penyerahan dilakukan secara bertahap. “Contohnya kalau pemkab sedang membangun 5 gedung OPD, maka 5 gedung yang lama dapat secepatnya diserahkan ke pemkot,” katanya.

Namun, hingga saat ini pelimpahan aset tersebut, belum juga dilakukan pemkab. Bahkan, dia menuturkan, tidak hanya pelimpahan aset tahap kedua, berita acara tentang pelimpahan pengelolaan sejumlah sarana publik belum diberikan pemkab, seperti Alun-alun Barat, Stadion Maulana Yusuf, dan asrama haji. “Sampai saat ini, berita acaranya belum diserahkan kepada kami, jadi pemkot ragu-ragu untuk mengelola ketiga sarana publik itu sepenuhnya,” ujarnya. (TM)***


Sekilas Info

Dana Parpol Segera Cair

SERANG, (KB).- Bantuan dana partai politik (parpol) sudah bisa dicairkan pada Juli 2018. Parpol peraih kursi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *