Penyelesaian Lahan Puspemkab Serang, DPRD Dorong Percepatan Ganti Rugi

Lahan Puspemkab Serang

SERANG, (KB).- DPRD Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mempercepat proses pembebasan lahan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang yang berada di dua lokasi yakni Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang Cholis Rowiyan mengatakan, proses penyelesaian pembebasan lahan Puspemkab harus segera dilaksanakan. Sebab jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh ATR/BPN Kantor Kabupaten Serang terkait penetapan lokasi (penlok).

“Pemkab jangan lambat dalam menyelesaikan proses ini. Jika tidak maka akan ada masalah baru yang tumbuh,” kata Cholis kepada Kabar Banten, Jumat (24/5/2019).

Pihaknya terus mendorong Pemkab Serang agar dapat segera menyelesaikannya. Hal tersebut agar pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan. “Apapun status tanah itu, kalau sudah dimiliki atau kami pegang bisa segera dibangun. Kalau belum bagaimana mau bangun,” ujarnya.

Ia menuturkan, pemkab sudah menyelesaikan pembayaran lahan melalui pengadilan. Selanjutnya, dewan akan mendorong untuk proses pembangunan fisik gedungnya. Pihaknya melihat proses tersebut sangat lama sekali. Sebab, bagaimana pun Pemda saat ini masih berada di wilayah Kota Serang. Sementara kondisi gedung pemerintahan atau dinas di Kota Serang pun masih belum tertata.

“Kita ini sudah lama sekali, bagaimana caranya agar bisa selesai dan pindah. Walaupun awalnya Kota Serang dipecah dari kabupaten, tapi harus melihat juga kondisinya,” ucapnya.

Dia mengatakan, setelah pembangunan fisik dilakukan, satu persatu kantor bupati, DPRD, dan OPD bisa pindah. “Kalau lamban kan satu belum selesai nanti tumbuh masalah lain. Ini kan sepertinya lamban,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Serang menargetkan, pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Puspemkab Serang sudah dititipkan ke pengadilan pada Mei 2019. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan pembebasan lahan, sehingga pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan.

Kepala ATR/BPN Kantor Kabupaten Serang Teguh Wieyana mengatakan, izin penlok berakhir pada Agustus 2019. Sementara, berdasarkan data dari total 83 bidang tanah, baru dua bidang yang sudah selesai. Sementara, 81 bidang tanah lainnya masih perlu diproses.

”Untuk yang 81 bidang tanah, yaitu bidang tanah yang direkomendasikan untuk dikonsiliasi atau dititipkan (ke pengadilan). Tiga bidang yaitu tanah yang disita KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here