Penyegelan Sekolah, SMP Negeri 1 Mancak Tempuh Jalur Hukum

SERANG, (KB).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang juga siap menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan SMP Negeri 1 Mancak. Bukan hanya itu, pihak sekolah juga melaporkan Aris Rusman yang mengaku sebagai ahli waris ke kepolisian sebagai buntut insiden penggembokan pintu gerbang sekolahnya, Senin (10/12/2018).

Kepala SMP Negeri 1 Mancak, Tata Witarsa membenarkan adanya laporan insiden tersebut. “Iya dilaporkan. Itu terkait penyegelan,” ujarnya kepada Kabar Banten, Selasa (11/12/2018). Tata mengatakan, laporan yang dimaksud berkaitan dengan adanya gangguan ketertiban umum pada kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. “Bisa masuk ranah hukum. Karena tadi itu, mengganggu ketertiban umum. Anak mau KBM, harusnya masuk jadi enggak bisa masuk,” katanya.

Pada Senin (10/12), kata dia, sudah sempat dilakukan mediasi bersama dinas pendidikan dan ahli waris. Jika Aris melakukan hal serupa yakni penggembokan, maka dinas pendidikan sudah memberikan izin resmi untuk melaporkan. “Kalau kemarin (Senin) hanya soal gangguan keamanan. Siswa kami ada 560. Kemarin habis ulangan, jadi proses belajar sudah berakhir. Tapi, masih ada yang ujian susulan. Terus ada yang kegiatan anak, biasanya pascaujian ada class meeting,” tuturnya.

Dirinya berharap masalah sengketa tersebut bisa segera selesai, yaitu pemkab dan Aris bisa menemukan jalan sepakat. “Sekolah tidak mau ada gangguan anak. Kalau terus disegel, takutnya merusak mental anak. Apalagi mau ujian nanti, saya tidak mengharapkan ada gangguan ini,” katanya.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang, Heryana mengatakan, perilaku penyegelan yang dilakukan Aris Rusman telah dilaporkan ke kepolisian atas saran Polsek Mancak pada saat pertemuan. “Kemarin berangkat ke polres, saya belum tahu sampai mana progresnya,” ujarnya.

Pascapenyegelan, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Aris Rusman. Hasil pertemuan itu disepakati pertama bahwa jika Aris Rusman merasa dirugikan, maka dipersilakan untuk menggunakan jalur hukum.
Kedua, lahan SMP Negeri 1 Mancak itu resmi aset Pemda. Hal itu dibuktikan dengan neraca aset yang dimiliki Pemkab Serang. “Kami punya (bukti). Di pertemuan kemarin, juga hadir kabid aset dari pemda. Dia bawa neraca aset berdasarkan AJB, sebagai bukti kepemilikan pemda,” katanya.

Ketiga, jika Aris menempuh jalur hukum, maka sepanjang proses hukum tidak diperkenankan menyegel lagi. “Itu kami sepakati, dan itu kami sampaikan kepada Aris. Termasuk, melanggar hukum,” ucapnya. Heryana menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut dan hanya menunggu adanya gugatan tersebut. “Sambil memonitoring, jangan sampai tindakan menggembok itu terjadi lagi. Karena, memang kami prihatin, itu mengganggu kondusivitas KBM. Apalagi, anak kelas IX akan ada UN. Makanya, kami konsen jaga itu,” tuturnya.

Dari pihak ahli waris Aris Rusman, siap jika dilaporkan ke polisi. Bahkan, ia tidak akan lari dari persoalan hukum tersebut. “Siap, saya sudah tantang disdik begitu. Saya digiring Polsek gitu (Senin), atas dasar laporan apa harus jelas enggak bisa menggiring. Karena para pihak itu, harus jelas tanah ini milik Kusrin (Kepala SMPN 1 Mancak terdahulu) atau dinas. Silakan melaporkan. Saya enggak akan lari,” ujarnya.

Aris mengatakan, dalam insiden penggembokan pun dirinya mengaku tidak anarkis. Kecuali jika ia mengamuk, maka pantas dilaporkan. “Saya kan gembok tanah saya sendiri. Saya tidak keroyokan kemarin menghadapi banyak orang,” ucapnya.

Disinggung soal hasil pertemuan bersama Disdik, Aris menjelaskan, pada intinya sertifikat tanah yang diminta kepada pemda itu tidak ada. Sementara, yang ada hanya AJB atas nama Kusrin. Sebab bagaimanapun, bukti kepemilikan tanah itu sertifikat. “Sertifikat atas nama Kusrin itu sudah diblokir di BPN. Jadi BPN tidak pernah menerbitkan sertifikat atas nama pemerintah,” ucapnya.

Karena merasa tidak puas, dirinya pun akan menggembok kembali gerbang sekolah tersebut pada Kamis (13/12/2018). “Nanti Kamis akan saya gembok lagi. Yang bisa menghentikan saya itu sertifikat. Kalau AJB (atas nama Kusrin) itu pribadi, berarti tidak ada hak dinas di sana,” katanya.

Dirinya pun siap maju ke jalur hukum. Namun dalam hal ini yang harusnya digugat bukan Pemda melainkan Kusrin. Sebab tidak pernah ada sertifikat atas nama pemda. “Kalau ada sertifikat atas nama pemda baru kita gugat pemda. Adanya AJB atas nama Kusrin nanti saya gugat maka tidak ada kaitannya dengan dinas, pertempuran saya di pengadilan itu nanti dengan Kusrin. Karena Kusrin bertindak atas nama pribadi, enggak ada surat kuasa ke dinas, ” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here