Penyaluran Dana Hibah Madrasah Diniyah Sesuai Prosedur

PANDEGLANG, (KB).- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang H. Endang mengatakan, dalam penyaluran dana hibah Madrasah Diniyah dari Pemkab Pandeglang sebesar Rp 6 miliar untuk 853 lembaga sesuai dengan prosedur. Soalnya, bantuan tersebut disalurkan langsung melalui rekening penerima dana hibah.

“Kalau anggaran tahun 2017 itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Jadi pemotongannya dimana kira-kira? Kecuali kalau dana tunai, mungkin bisa saja,” kata Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/7/2019).

Untuk itu, Endang membantah telah melakukan mark-up terkait honor tenaga pengajar. Sebab, hal itu sudah menjadi kesepakatan forum yang ada di FKDT dan di luar tanggung jawab Kemenag Kabupaten Pandeglang.

“Kalau dugaan memark-up biaya honor, hal itu berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Jadi persoalan tersebut sudah di luar kewenangan Kemenag,” ujarnya.

Menurut Endang, pihaknya belum mendapat pemanggilan dari Kejari untuk menjelaskan hal tersebut. Dia mengetahui adanya penyelidikan dugaan kasus korupsi itu dari awak media.

“Memang ada pemanggilan pimpinan guru-guru diniyah, tapi saya belum tahu persis siapa-siapa yang dipanggil. Persoalannya, katanya, mengenai hibah dari Pemda ke Kemenag tahun 2017-2018. Saya sampai saat ini belum tahu,” ucapnya.

Endang membeberkan, tahun 2017 pihaknya menerima hibah untuk Madrasah Diniyah dari Pemkab Pandeglang sebesar Rp 6 miliar untuk 853 lembaga. Setiap lembaga mendapat nilai bantuan berbeda-beda, karena disesuaikan dengan jumlah siswa.

“Yang mengajukan itu ada 870 lembaga. Namun karena ada beberapa lembaga tidak memenuhi kriteria, jadi hanya 853 lembaga saja yang disetujui. SK penetapannya diterbitkan 12 Juni 2017,” tuturnya.

Dia mengatakan, pencairan bantuan itu dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada tanggal 20 Oktober 2017 untuk 29 kecamatan. Sepuluh hari kemudian, dicairkan bantuan untuk 6 kecamatan.

“Dana hibah itu diperuntukkan bagi operasional madrasah, honor guru, dan kegiatan pembelajaran termasuk evaluasi,” katanya.

Sementara itu, Kajari Pandeglang Nina Kartini mengatakan, kasus tersebut diduga berkaitan kucuran dana yang disampaikan ke pihak sekolah swasta, akan tetapi tidak secara utuh sesuai besaran yang didapat.

“Jadi ada yang terpotong-potong katanya, tidak sampai semuanya. Harusnya semuanya, tapi ada kena potongan-potongan yang dipotong pihak Kemendag. Untuk itu, kami juga masih mendalaminya,” ujarnya. (Ade Taufik/IF)*



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here