Penyaluran BST Wajib Terapkan Protokol Covid-19

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta agar penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus tersebut.

Asisten Daerah II Pemkab Serang Adjat Gunawan mengatakan, pada hari ini Mensos sengaja melakukan kunjungan ke Bojonegara dalam rangka meninjau pelaksanaan penyaluran bansos tunai.

“Kita dapat kuota 110.015 KPM, ini tahapan terakhir ada 743 KPM di Bojonegara saja. Jadi memang harus diselesaikan hari ini supaya nanti yang Juni bisa dilakukan tahap dua. Ini tahap satu terakhir,” ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di SMP PGRI Bojonegara, Sabtu (30/5/2020).

Adjat mengatakan, dalam kesempatan itu Mensos ingin melihat sejauh mana pelaksanan penyaluran BST tersebut. Selain itu juga yang menjadi perhatian terkait dilakukan tidaknya protokol Covid-19 selama penyaluran.

“Ini kemarin di keluhkan di beberapa kecamatan karena kurang mengikuti protokol Covid. Sekarang sudah diperbaiki mudah mudahan seterusnya. Ini bagian dari pembelajaran masyarakat untuk selalu terapkan protokol Covid-19 ketika ada kerumunan apapun itu. Jaga jarak, pakai masker juga kalau ada hand sanitizer pakai juga terus cuci tangan pakai sabun,” tuturnya.

Pantauan Kabar Banten, dalam penyaluran BST di SMP PGRI Bojonegara tersebut pihak penyelenggara memberikan jadwal pengambilan per desa. Warga yang datang sebelum jadwalnya diminta untuk sabar menunggu giliran. Selain itu, warga yang datang juga harus menggunakan masker, dan diperiksa suhu tubuh serta diminta cuci tangan lebih dulu. Bagi warga yang tidak menggunakan masker diminta untuk pulang.

Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basukiwati mengatakan, dalam mekanismenya seharusnya dari kantor POS ada empat tahap pendistribusian BST. Akan tetapi rata rata pendistribusian di tiap kecamatan selesai dalam dua sampai tiga tahap.

“Bojonegara malah hanya dua tahap. Bertahap karena ada data yang kadang tidak boleh berjubel jadi bertahap,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Yayuk ini mengatakan, untuk data penerima BST Kemensos ada dua sumber yakni Data Terpadau Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS. Namun mayoritas dari 110 ribu penerima merupakan non DTKS.

“Yang DTKS hanya sekitar 30 ribu dan non DTKS sekitar 75 ribu itu (data) dari kades sejak ada Covid,” katanya.

Ia mengatakan, untuk penambahan data penerima selama ini Kemensos belum ada keleluasaan untuk menambah kuota. Namun untuk berkurang bisa terjadi akibat ada perbaikan, sebab sepeti diketahui bahwa ada beberapa data yang tidak sesuai sasaran.

“Jadi diperbaiki sehingga ditahap kedua tidak adalagi yang tidak tepat sasaran agar tidak ada kecemburuan sosial dan untuk pengganti belum ada aplikasinya kalau penghapusan sudah ada,” tuturnya.

Dirinya berharap data penerima tidak tumpang tindih antar bantuan satu dengan bantuan lain. Hanya ketika ditelusuri dilapangan hal itu masih saja ditemukan.

“Saya enggak tahu data dari mana kalau Dinsos sudah disandingkan. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan karena harus ambil kebijakan agar jalan. (Jumlah penerima BST per desa atau kecamatan) tidak merata ada yang 1.000 ada 700 per kecamatan sesuai yang diajukan desa dan kecamatan, semua kecamatan dapat,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here