Rabu, 24 Oktober 2018

Penyalahgunaan Dana Desa, ICW Temukan Dugaan Korupsi Kecil-kecilan

SERANG, (KB).- Indonesia Corruption Watch (ICW) Banten mengklaim, banyak menemukan penyalahgunaan dana desa di Banten. Deputi Koordinator ICW Banten, Ade Irawan menyebut hal tersebut sebagai korupsi politik dan birokrasi atau korupsi kecil-kecilan.

“Kami melihat ada tren korupsi, bukan saja provinsi, tapi kabupaten/kota. Di Banten problemnya masih sama, ada korupsi politik dan birokrasi atau korupsi kecil-kecilan. Banyak yang kami temukan terkait penyalahgunaan dana desa,” katanya seuai menghadiri dialog publik progres pembangunan Provinsi Banten di Kampus Unsera, Kamis (3/5/2018).

Menurut dia, tren koruspi dana desa oleh oknum kepala desa (kades) saat ini meningkat. “Itu makin meningkat aparatur desa yang diperiksa KPK,” ujar mantan Koordinator Badan Pekerja ICW tersebut.

Ia menuturkan, seharusnya ketika ada ratusan kades yang ditangkap bisa menjadi efek jera bagi kades manapun untuk tidak menyalahgunakan jabatannya. Seharusnya, ucap dia, itu menjadi peringatan, bahwa dia bekerja hanya untuk rakyat.

“Saat ini belum ada efek jera untuk korupsi. Ada cara yang harus dilakukan, yaitu dari sisi pencegahan harus dicek faktor-faktor kepala daerah melakukan korupsi,” tuturnya.

Dari hasil riset, ada dua faktor kades melakukan korupsi. Pertama, faktor dari kepala daerah itu sendiri, kedua faktor luar, faktor luar yang dimaksud, yaitu tekanan pihak lain, bisa dari DPRD, parpol, tim pendukung, bahkan keluarga atau kepala desa yang tidak mengerti hukum.

“Kepala desa harus memiliki komitmen dan integritas. Kekuasaan mereka itu tujuannya, adalah masyarakat. Masyarakat juga bisa memberikan gagasan-gagasan dan koreksi kepada stakeholder,” katanya.

Sementara itu, Dekan FISIPKUM Unsera, Abdul Malik menuturkan, meskipun ada KPK, kepala desa belum merasa jera.

“Problemnya bisa jadi karena kultural. Jadi, kaget biasa tidak berkuasa jadi memiliki kekuasaan, kemudian gaya hidupnya berubah. Ini harusnya diberikan efek jera yang lebih bagi yang melakukan korupsi,” ujarnya.

Dialog publik tersebut dilatarbelakangi masih adanya berberapa persoalan yang terjadi di Provinsi Banten, seperti persoalan ketimpangan pembangunan antara selatan dan utara, korupsi, kemiskinan, pengangguran, tata kelola pemerintahan yang baik, dan lain-lain. (TM)*


Sekilas Info

Pindah Domisili tak Perlu Surat Pengantar RT/RW

MENGURUS surat pindah domisili kini tak perlu ribet lagi. Jika dulu harus menyertakan surat pengantar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *