Penurunan Angka Kemiskinan Dinilai Belum Signifikan

SERANG, (KB).- Koordinator Komisi V DPRD Banten M Nawa Said menilai, penurunan angka kemiskinan di Banten pada periode September tak boleh diklaim sebagai sebuah keberhasilan. Sebab, penurunan tersebut tak begitu signifikan dan masih menyisakan 641.42 ribu warga Banten yang hidup dalam kemiskinan.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis jumlah penduduk miskin pada periode September 2019 mencapai 641,42 ribu jiwa atau setara dengan 4,94 persen dari total penduduk yang ada.

Jumlah tersebut lebih rendah dibanding periode Maret 2019 sebanyak 654,46 ribu jiwa atau setara dengan 5.09 persen. Dibandingkan dengan periode Maret 2019, persentase dan jumlah warga miskin di Banten mengalami penurunan 0.15 poin, atau berkurang 13,04 ribu orang.

“Iyah enggak boleh (terlena), dan juga enggak boleh diklaim keberhasilan. Karena masih ada 641 ribu yang masih miskin. Kalau jumlah penduduk provinsi ini 13 jutaan, angka 641 itu kurang lebih 4.94 persen. Angka kemiskinan dulu 5.09 persen, berarti kan ada penurunan beberapa poin,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga : WH: Tidak Mungkin Di-Nol-kan, 641,42 Ribu Warga di Banten Hidup Miskin

Meski tak signifikan, penurunan angka kemiskinan perlu diapresiasi karena menjadi bukti kinerja pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat khususnya sektor usaha.

“Jadi itu adalah hasil seperti yang tadi saya sampaikan. Memang angka turunnya belum begitu bagus, nasional juga-rata rata turunnya sekitar segitu,” ujarnya.

Dengan program pembangunan layanan yang belakang ini gencar dilaksanakan pemerintah, dia menilai, penurunan angka kemiskinan harusnya terdegradasi lebih besar.

“Harusnya bisa lebih dari itu, karena kan yang kemarin lebih banyak melakukan pembangunan di infrastruktur layanan dasar. Dan itu kan sudah hampir selesai, finishingnya di 2020 inikan layanan dasar semuanya kelar,” ucapnya.

Penurunan kemiskinan semestinya sesuai dengan target tertuang dalam RPJMD. Meski demikian, mantan aktivis mahasiswa ini tak mengetahui secara persis target penurunan angka kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD Pemprov Banten.

“Karena akhirnya di ujung berapa persen nanti saya harus lihat. Saya enggak membawa angka target penurunan kemiskinan sampai di ujung,” katanya.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan lebih besar. Salah satunya terjadi sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Ujung dari pembangunan kan kesejahteraan. Kesejahteraan itukan diukurnya adalah salah satunya dengan peningkatan ekonomi masyarakat, yang miskin menjadi tidak miskin, yang sedang jadi semakin naik,” ucapnya.

Pria yang juga politisi Partai Demokrat ini meyakini pemprov bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat dalam RPJMD secara terus menerus dan konsisten, maka angka kemiskinan ke depan akan turun lebih besar.

“Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten, meski hanya 0,15 persen patut untuk kita syukuri bersama. Konsistensi pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2017-2022 dan juga meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yakni dengan menyinkronkan program pembangunan antara pemkab/pemkot dengan provinsi dan pusat, insya Allah akan lebih mampu menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten,” ucapnya.

Harus lebih baik

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pada tahun 2020 capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik. Caranya dengan terus melakukan upaya strategis pengentasan kemiskinan, baik dari komoditi makanan maupun non makanan.

“Capaian ini kita syukuri, tapi tahun ini harus lebih baik lagi capaiannya. Upaya penekanan angka kemiskinan harus lebih terarah dan tepat sasaran,” katanya.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Banten setiap tahunnya terus bergulir, melalui program strategis dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditi makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, roti dan lainnya serta kebutuhan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Termasuk pendidikan dan kesehatan kita dukung melalui program-program unggulan Pemprov Banten yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here