Penolakan RUU Cilaka Berlanjut, DPRD Banten Surati Pemerintah Pusat

Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten 2019-2024.*

SERANG, (KB).- Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dari kalangan buruh masih berlanjut. Merespon hal tersebut, DPRD Banten akan melayangkan surat ke pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Banten Andra Soni saat menerima serikat buruh di ruang kerjanya, Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (28/2/2020). Para buruh meminta agar para wakil rakyat menolak RUU tersebut.

Andra mengatakan, aspirasi yang disampaikan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten akan diteruskan kepada DPR RI selaku lembaga parlemen yang diberikan tugas membahas RUU Omnibus Law Cilaka itu.

“DPRD merupakan lembaga yang mewakili seluruh aspirasi masyarakat sehingga kami dengan senang hati, dengan ikhlas, akan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada tingkat yang lebih tinggi. Karena memang fungsi kami adalah menampung dan mendengar aspirasi masyarakat Banten,” katanya.

Penyampaian aspirasi SPN dilakukan dengan cara berkirim surat kepada DPR RI. Ia berharap surat tersebut menjadi bahan masukan bagi DPR RI.

“Kami akan mengirim surat kepada Presiden dan DPR RI, kami akan menyampaikan bahwa kami telah menerima dan berdiskusi dengan unsur-unsur masyarakat baik mahasiswa, kelompok buruh, dan lain-lain terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, dan kami berharap ini menjadi masukan bagi pemutus RUU ini,” tuturnya.

Pascapertemuan tersebut, rencananya pihaknya akan melanjutkan diskusi dengan serikat buruh terkait masalah industri, buruh, dan lain-lain. Sehingga forum aspirasi tidak hanya berbentuk audiensi melainkan bisa didengar melalui forum lain.

“Saya sudah sampaikan kepada Kabag Humas dari sisi DPRD saya ingin juga melakukan komunikasi regular dengan kawan-kawan buruh sehingga tidak perlu ada dalam konteks tertentu, hanya silaturahmi biasa saja memperpanjang umur dan rezeki,” tuturnya.

Sementara, Ketua Bidang Sosial Politik SPN Banten Ahmad Saukani mengatakan, RUU Omnibus Law Cilaka bisa mendatangkan banyak kerugian, khususnya bagi elemen buruh yang disebutkan di dalamnya.

“Itu (kerugian) banyak sekali, dari jam kerja akan dihitung per jam, kontrak dan penyerapan tenaga kerja tidak lagi dibatasi, fleksibel terhadap tenaga kerja asing. Kemudian juga pidana bagi pengusaha yang nakal dan tidak taat aturan itu dihilangkan dan banyak lagi,” katanya usai pertemuan.

Ia menilai, terdapat sejumlah klausul dalam Omnibus law Cilaka yang bisa merampas hak buruh dan lebih menguntungkan kalangan pengusaha. Sebelum disahkan, ia berharap Omnibus Law tersebut dibatalkan.

“Dibatalkan saja (Omnibus Law), mumpung belum berlaku. Karena apabila target Presiden 100 hari sudah lewat, dan sudah ada informasi 5 bulan ke depan baru akan dibahas, sementara bahan sudah masuk ke DPR RI. Dari pada maksain lebih baik dibatalkan saja, dengarkan juga suara rakyat,” ucapnya.

Ia meminta penolakan yang dilakukan SPN mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Banten. Politisi Partai Gerindra itu diharapkan menyampaikan dan mengawal penolakan mereka kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here