Peningkatan Kapasitas Anggota KSB Menjadi Prioritas

Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.*

TANGERANG, (KB).- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan peningkatan kapasitas anggota Kampung Siaga Bencana (KSB), latihan rutin dan terstruktur menjadi urutan prioritas kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti untuk mempersiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana.

Hal itu diungkapkan Harry setelah mendengar pemaparan hasil penelitian tentang Kampung Siaga Bencana. Menurut dia, paparan itu betul-betul menjadi input dalam pengembangan penanganan bencana berbasis komunitas.

“KSB merupakan salah satu prioritas yang sifatnya pencegahan. Seperti diketahui setelah terjadi bencana di Selat Sunda perlu ada penyesuaian dalam penyiapan KSB“, kata Harry di Tangerang, Rabu (22/5/2019).

Pembentukan KSB, lanjut Harry mengarah kepada pendekatan kawasan.  Sehingga  pemikiran kampung sebagai kawasan,  bersifat lokal sifatnya. Mungkin saja terjadi,   banjir melintasi beberapa desa, sehingga kita bisa fasilitasi terbentuknya KSB.

“KSB tidak identik dengan kampung tetapi lebih kepada memfasilitasi masyarakat untuk lebih bisa memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana”, tuturnya.

Leason Officier EPR World Food Program (WFP) Wipsar Dina Triandini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan studi tentang KSB dengan melibatkan 34 KSB dan 14 mitra kerja di tujuh propinsi. Dari hasil penelitian tersebut, WFP merekomendasikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan KSB menjadi prioritas yang utama untuk segera dilakukan.

“Prioritas kebijakan yang pertama adalah capacities (kapasitas), yang kedua permanence (keabadian) dan urutan yang ketiga adalah funding (pendanaan),” ujar Dina.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengumpulkan praktek baik dan pembelajaran dari KSB-KSB yang telah terbentuk untuk meningkatkan kualitas program KSB di masa mendatang. Dari penelitian itu, WFP menemukan setidaknya ada 12 masalah yang terjadi dilapangan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Setidaknya terdapat 12 hal yang ditemukan dilapangan, yaitu Sustainability, Permanence, Effectiveness, Ownership, Adaptiveness, Inclusion, Institutionalism, Policy Environment, Capacities, Culture, Funding, dan Accountability”, lanjut Dina.

Menurut dia, Legalitas merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi berbasis komunitas seperti KSB, hal ini akan mempermudah akses pendanaan untuk KSB.

“Beberapa hal yang sangat penting dalam proses pembentukan KSB adalah motivasi dalam pembentukan KSB, pengalaman organisasi dari anggota KSB, jiwa kepemimpinan dari masyarakat sekitar dan penambahan durasi pembentukan untuk KSB,” ungkap Dina.

Kerjasama  dengan berbagai pihak juga jangan diharapkan sebagai upaya meningkatkan efektifitas KSB, diantaranya kerjasama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, pihak swasta dan institusi pendidikan terkait

Setidaknya ada tiga kunci yang akan memastikan adanya rasa kepemilikan terhadap KSB. “pertama adanya ketokohan atau kepemimpinan lokal yang kuat, kedua pemilihan pengurus dan anggota yang tepat dan yang ketiga memanfaatan sumber daya lokal”, paparnya

Inovasi berbasis kearifan lokal juga menjadi hal yang sangat penting dalam KSB, diantaranya dengan mengembangkan program sesuai dengan budaya dan kemampuan masyarakat, eksistensi KSB tidak sebatas untuk penanganan bencana tetapi juga menjadi solusi problem sosial masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif dari lumbung sosial.

Peran perempuan dalam KSB juga sangat penting, hal ini terlihat dari adanya variasi peranan perempuan dalam KSB dan pentingnya peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan WFP juga menemukan bahwa Program KSB memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan Dinas Sosial, tidak hanya dalam penanganan bencana namun juga dalam penanganan masalah sosial lainnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here