Pengusaha Keberatan Kenaikan UMP

SERANG, (KB).- Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Wilayah Serang Timur (Hipwis) keberatan atas kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP) sebesar 8.51 persen. Sebab, besaran kenaikan tersebut akan membebani, di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sekjen Himpunan Pengusaha Wilayah Serang Timur (Hipwis) B Halomoan menuturkan, besaran UMP nantinya akan menjadi acuan dalam menetapkan UMK. Otomatis besaran UMK pun akan naik.

“Coba kiita bayangkan, sudah saya hitung kemarin dengan kenaikan (UMP) 8.51 persen ditambah dengan UMR/K itu sudah mencapai lebih dari Rp 4.3 juta. Jadi sebenanrya dari segi beban perusahaan memang agak berat untuk saat ini,” katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, Jumat (18/10/2019).

Tapi, pihaknya tetap menerima besaran UMP tersebut mengingat penetapannya berdasarkan pada aturan yang berlaku. “Enggak ada pilihan kita harus konsekuen bahwa rumusanya kita harus ikuti. Tidak masalah, karena memang itu sudah rumusnya kita harus konsekuen,” katanya.

Agar perusahaan tetap bisa bertahan dengan beban pemberian upah kepada pekerja, kata dia, perlu dilakukan terobosan. Salah satunya membangun kesekapatan antara pengusaha dan pekerja terkait besaran upah yang diberikan dengan memperhitungkan keadaan perusahaan.

“Artinya bisa dimungkinkan melanggar aturan, yang kita sebut sekarang kesepakatan adat. Kesepakatan adat itu antara kedua belah pihak menyanggupi, menerima upah tidak sesuai dengan UMK,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua I Apindo Banten ini menuturkan, langkah tersebut dianggap baik agar perusahaan tidak gulung tikar yang dapat menambah pengangguran baru. Apalagi, pengangguran di Kabupaten Serang menempati urutan teratas secara nasional.

“Nah ini tugas kita bersama bagaimana supaya ideal. Kalaupun tidak naik besar-besar gajinya, tapi penganggurannya bisa ditekan. Saya akan memilih pekerja-pekerja dengan gaji yang tidak terlalu besar tapi semua mendapatkan. Itu sebenanrya terobosan yang harus dicari pemda, bagaimana karyawan juga jangan terlalu susah, terobosan apa yang harus kita cari. Sekarang itu belum pernah ada komunikasi dengan kita,” katanya.

Terpisah, juru bicara Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi mengatakan, keputusan besaran UMP sebesar 8,51 persen oleh Kemenaker bertentangan dengan aspirasi buruh. Sebab, ketetapan tersebut mengacu PP Nomor 78 Tahun 2015. Padahal, hal tersebut dinilainya bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sejak lahirnya PP 78 Tahun 2015 sikap kami adalah menolak keberadaan PP itu, karena menghilangkan hak berunding para pekerja dengan pengusaha dan juga pemerintah yang tergabung dalam biaya pengupahan,” tuturnya.

Jika mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 maka kenaikan upah memperhitungkan 85 poin kebutuhan hidup layak (KHL). Hitung punya hitung, kenaikan yang layak menurutnya diangka 15 hingga 20 persen. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here