Pengusaha Diminta Tampung Pekerja Disabilitas

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang belum lama ini intens melakukan sosialisasi kepada para pengusaha di wilayahnya, agar dapat menampung calon pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. “Ini merupakan kewajiban pengusaha, karena sudah ada aturannya, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Jarnaji, Senin (28/1/2019).

Ia mengatakan, pengusaha harus dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas yang ingin bekerja, karena mereka memilik hak yang sama dengan pekerja normal lainnya. Menurut dia, pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut, sekitar 4.600 perusahaan skala besar maupun kecil harus dapat menerima tanpa terkecuali.

Sementara, perusahaan yang beroperasi tersebut, tersebar pada 29 kecamatan dan 246 desa belum termasuk yang bergerak pada UMKM serta skala ekspor. Bahkan, tidak saja perusahaan swasta, tetapi untuk BUMN dan BUMD juga memiliki hak yang sama menerima disabilitas. Apalagi perusahaan besar, perlu menampung pekerja disabilitas dengan penyediaan sarana maupun prasarana yang memadai.

Pihaknya mengatakan, bahwa pengusaha yang menampung disabilitas masih sedikit terutama yang beroperasi di Kecamatan Cikupa, Balaraja maupun Curug. Manajemen perusahaan kebingungan mencari penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk dipekerjakan.

Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya mengundang pengusaha, agar dapat menerapkan UU tersebut, karena ada sanksi banyak yang menolak. Jika membedakan hak pekerja normal dengan disabilitas, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi penjara lima tahun dan denda sebesar Rp 500 juta.

Pengusaha BUMN dan BUMD diharuskan mempekerjakan disabilitas dengan kuota dua persen dari jumlah pekerja, untuk swasta hanya satu persen serta upah sesuai UMR. Bagi pengusaha swasta yang memperkerjakan disabilitas mendapatkan insentif berupa kemudahan perizinan, penghargaan, serta bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Buat perda disabilitas

Sementara itu, DPRD Kabupaten Tangerang, mengupayakan untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas, karena mereka juga berhak mendapatkan perlakukan yang sama mendapatkan pekerjaan. “Kami kumpulkan data dan tinjau peraturan lain yang terkait, supaya ada landasan hukum,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sumardi.

Ia menuturkan, pihaknya mendorong, agar pemerintah daerah untuk dapat mengajukan draf tentang penyandang disalibitas tersebut. Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, bahwa merupakan tugas bersama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. (Dewi Agustini)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here