Pengusaha Akan Hengkang, Apindo ”Warning” Pemkot Tangsel

TANGERANG, (KB).- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai, kenaikan upah minimum kota (UMK) Tangsel tahun 2020 sebesar 8,51 persen membuat warna usaha dan industri semakin terpuruk.

Sekretaris Apindo Tangsel Yakub Ismail menjelaskan, warna industri dan usaha di Tangsel berwarna kuning menjelang merah yang berarti industri atau pengusaha besar bisa gulung tikar dan hengkang.

“Beberapa industri besar seperti sandratex dan industri besar bisa terancam tutup dan hengkang dari Tangsel, belum lagi yang kecil-kecil dan menengah,” katanya.

Ia mengungkapkan, UMK 2019 itu, adalah hasil keputusan 2018, jadi jika keputusan UMK itu diputuskan tahun sebelumnya untuk tahun ke depannya berjalan, maka UMK 2019 sudah ditetapkan 2018.

“Nah, kenaikan UMK menjadi Rp 4,1 juta sekian di Tangsel sudah mulai cukup tinggi di Tangsel,” ujarnya.

Ia menuturkan, untuk pemberhentian bisa ditanya ke kepala dinas, satu bulan berapa menangani penutupan BPJS, dengan rekomendasi penutupan BPJS artinya industri-industri tersebut, sudah tidak beroperasi di wilayah tersebut.

“Yang pasti angka tersebut cukup tinggi, industri sudah keberatan, apalagi ditambah rekomendasi tahun ini mencapai Rp 4,1 juta di Tangsel. Ini sudah luar biasa, ini sudah sangat tinggi sekali dan ini seharusnya sudah ada campur tangan dari pemerintah, yang dalam hal ini dalam dewan pengupahan komposisinya 2 banding 1 antara pengusaha dengan serikat,” ucapnya.

Menurut dia, dominasi bantuan, perhatian, dan dorongan dari pemerintah dua kali lipat harus lebih besar memperhatikan situasi ini, baik situasi dunia usaha yang akan berdampak pada dunia pekerja.

“Kalau hengkang itu sebenarnya industri tersebut masih punya kemampuan, mereka hanya relokasi (hengkang), dan hengkang itu tidak tiba-tiba, jadi hengkang itu butuh perencanaan dia membuat satu visiblitistudi, untuk direncanakan akan dipindahkan ke mana, bentuk investasinya seperti apa, dan kapan mau dilakukan, jadi dia masih ada di sini, tapi sudah ada indikator kapan dia mau pindah,” tuturnya.

Ia mengistilahkan hal tersebut seperti orang mau kamping, ranselnya sudah siap, tinggal kapan waktu yang tepat pengusaha itu tutup gembok pabrik dan sudah beroperasional ke sana dan mungkin juga saat ini usaha tersebut operasionalnya sudah ganda.

“Yang dikhawatirkan adalah industri yang sudah tidak punya kemampuan untuk hengkang, mereka mati-matian di kota atau kabupaten di 8 wilayah Provinsi Banten ini, jadi kalau tidak ada terobosan dari pemerintah ini pasti akan dilakukan efisiensi sebesar-besarnya,” katanya.

Dengan efisiensi yang sebesar-besarnya, maka salah satu indikasinya akan timbul masalah hubungan industrial, kenapa timbul itu? Karena ada wanprestasi.

“Wanprestasi terhadap payment misalkan karena tingginya bayaran upah, bayar bahan bakunya terhambat, akhirnya produksinya gak lancar, BPJS-nya pasti terhambat, karena uangnya kurang gak bayar BPJS, ujung-ujungnya ya bayar pekerjanya juga gak bayaran dulu atau gimana, akhirnya jadi masalah sampai akhirnya tutup, tutup sampai akhirnya meninggalkan utang,” ujarnya.

Kirim surat ke Airin

Selain warning ke Pemkot Tangel, pihak Apindo Tangsel juga memberikan surat ke Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany terkait di ujung tanduknya dunia usaha dan industri di Kota Tangsel.

Ketua Apindo Tangsel Adwin Sjahrizal mengatakan, dalam rangka memperjuangkan nasib dunia usaha dan industri yang ada di Tangsel, Apindo DPK setempat bersurat kepada Wali Kota Tangsel Airin.

“Dibutuhkan pandangan serta arahan dari wali kota terkait dinamika pengupahan dan sektoral Kota Tangsel yang dianggap sudah sangat tinggi oleh para pengusaha di Tangsel,” ucapnya. (TN/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here