Pengurangan Kuota PBI BPJS Kesehatan, Pemprov Banten Diminta Teliti Pilah Data

SERANG, (KB).- Komisi V DPRD Banten menekankan, Pemprov Banten teliti dalam memilah data warga miskin setelah ditetapkan pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020. Hal itu dilakukan agar warga yang masuk dalam daftar pengurangan PBI tepat sasaran dan sesuai kondisi yang ada di lapangan.

Diketahui, Pemprov Banten mengurangi jumlah PBI BPJS Kesehatan untuk tahun anggaran 2020. Pengurangan dilakukan lantaran pemprov tak bisa memenuhi kebutuhan anggarannya pasca kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Adapaun pengurangannya dari jumah 900.000 lebih penerima menjadi 626.000 penerima.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, pengurangan kuota PBI memunculkan perdebatan di Komisi V DPRD Banten. Mereka mempertanyakan apa yang menyebabkan jumlah PBI berkurang dari kuota awal yang diajukan pemprov sebanyak 900 ribu lebih penerima. Setelah dikonfirmasi, kuota 626.000 penerima telah disesuaikan dengan jumlah warga miskin di Banten, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.

“Hitungannya adalah 5,2 persen masyarakat miskin di Banten, sehingga itu (kuota PBI) dipangkas,” kata Nizar usai rapat koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan Dinkes Banten, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (4/2/2020).

Baca Juga : APBD Banten 2020, Kuota Penerima Iuran BPJS Kesehatan Dikurangi Rp 294.000

Dasar menentukan warga masuk dalam pengurangan kuota PBI mengacu pada data warga miskin diterima oleh Dinkes Banten.

“Tolok ukur dari data yang masuk. Karena kan ini tidak hanya miskin, tapi masyarakat tidak mampu (membiayai kesehatan),” ucapnya.

Sementara ini, kata dia, kemungkinan besar warga yang masuk dalam daftar pengurangan terbanyak berada di wilayah Tangerang. Tiga wilayah itu sudah banyak masyarakat yang terbilang mampu.

“Tinggal dikuranginya bagian yang misal pekerjaannya layak, kemudian dihapus dari data penerima PBI,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang perlu dipecahkan sebetulnya bukan hanya terkait kuota PBI, melainkan juga terkait pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang masih kurang optimal.

“Banyak sekali dana terserap untuk PBI, sementara dana yang dialokasikan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Ada beberapa masyarakat yang punya BPJS, yang sudah dicover, tapi kemudian ketika dia ke rumah sakit enggak ada kamar, pelayannnya tidak maksimal,” ucapnya.

Atas kondisi itu ia membuka kemungkinan adanya pengalihan dana untuk PBI bagi pembenahan sisi pelayanan rumah sakit di Banten. Sementara dana untuk PBI seluruhnya di-cover oleh pemerintah kabupaten/kota di Banten.

“Jadi sebenarnya bisa tidak bahwa dana PBI ini lebih bagus kita memenuhi pelayanan dulu rumah sakit. Kemudian kita biarkan kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan BJPS ini. Karena kalau 5,2 persen masyarakat dari 12 juta (penduduk), inikan akan double. Kabupaten/kota juga kan menyiapkan juga begitu (alokasi untuk PBI). Kalau memang kabupaten/kota butuh dana itu (untuk alokasi PBI) tinggal mereka pengajukan untuk bantuan keuangan PBI,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, hal itu tidak bisa dilakukan lantaran berbenturan dengan Peraturan Mendagri yang mengharuskan pemda mengalokasikan anggaran untuk PBI.

“Pemda harus mengcover dana BPJS, kalau enggak nanti anggaran tidak disahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti yang ditemui wartawan usai rapat koordinasi menolak memberikan komentar. Mantan Dirut RSUD Tangerang ini beralasan sedang terburu-buru lantaran ada urusan yang harus diselesaikan. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here