Penguatan Lembaga Sertifikasi Halal

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Pasca-penetapan pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) tanggal 17 Oktober 2019 lalu, tidak sedikit yang mempertanyakan posisi LPPOM-MUI sebagai lembaga yang berjasa dan berposisi strategis dalam sejarah sertifikasi produk halal di Indonesia. LPPOM-MUI bisa saja perannya tak strategis dahulu.

Sempat ramai diberitakan adanya tarik menarik antara LPPOM dan BPJPH, padahal tidak demikian. Pelaksanaan UU JPH menyinergikan berbagai lembaga untuk menguatkan peran kelembagaan halal dalam rangka berkontribusi bagi negeri.

Perpindahan tangan sertifikasi, dari MUI sebagai organisasi non-pemerintah ke BPJPH yang merupakan lembaga milik pemerintah, adalah pengambilalihan peran oleh negara dari masyarakat. Hal ini baik-baik saja dalam rangka meningkatkan posisi daya tawar sertifikasi tersebut. Namun, kita tidak bisa menafikkan kapasitas LPPOM-MUI dalam menerapkan kebijakan halal. Ia telah diakui dunia dan menjadi rujukan studi berbagai negara.

LPPOM-MUI berdiri sejak 1989 sebagai inisiatif MUI melihat peredaran makanan di Indonesia. Keberadaan LPPOM baru mendapatkan dukungan legalitas dari pemerintah dua belas tahun kemudian, yaitu pada 30 November 2001. MUI ditujuk secara resmi oleh Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar, sebagai pelaksana pemeriksa pangan halal melalui SK Menteri Agama nomor 519/2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Melalui UU No.33 tahun 2014 posisi LPPOM-MUI tetap sebagai pemeriksa halal. Hanya tidak berhak menerbitkan sertifikasi sebagaimana biasanya. Bahkan nantinya, lembaga pemeriksa halal (LPH) bukan hanya LPPOM-MUI. Universitas, organisasi masyarakat dan lembaga tertentu bisa menjadi lembaga pemeriksa halal setelah mendapatkan sertifikat kelayakan standar untuk menjadi LPH.

Konsekuensi UU JPH adalah semakin banyaknya lembaga yang terlibat, artinya ekosistem halal menjadi semakin gemuk. Sebagai contoh, untuk menjadi LPH nantinya sebuah lembaga harus memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) dan juga harus terakreditasi melalui Komite Akreditas Nasional (KAN). BSN dan KAN sudah menyatakan kesiapan mereka mengawal UU JPH pada bidangnya.

Proses sertifikasi halal di era LPPOM-MUI memang lebih sederhana dan ramping secara kelembagaan. Karena hanya berada di satu atap, yaitu MUI. Melalui ekosistem kelembagaan halal era BPJPH saat ini, banyak yang memperkirakan prosesnya akan lebih panjang. Karena minimal prosesnya melalui 3 atap kelembagaan. Pertama melalui BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halal. Kedua, melalui LPH tertentu untuk diperiksa dan diaudit kesiapan halalnya. Ketiga melibatkan MUI untuk menerbitkan fatwa halal. Baru kemudian ditetapkan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Lembaga lain yang terkait pelaksanaan halal di era BPJPH adalah berbagai kementerian terkait, yaitu kementerian agama, kementerian keuangan, kementerian koperasi dan kementrian perdagangan. Kementerian keuangan misalnya, berwenang terhadap penentuan kebijakan tarif sertifikasi halal, karena sebagai satker kementerian BPJPH tidak boleh menerbitkan tarif layanan sendiri, tetapi harus melalui penetapan kementerian keuangan. Semakin luasnya keterlibatan kelembagaan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan sertifikasi halal.

Namun di sisi lain, sertifikasi halal yang multi-atap ini dikhawatirkan akan menjadikan proses sertifikasi menjadi kurang efisien dan berbiaya tinggi. Jika demikian, maka harapan untuk meningkatkan daya saing produk berlabel halal akan terhambat, dan kebijakan perubahan menjadi kontra-produktif. Tentu tidak ada yang menginginkan demikian. Kita berharap BPJPH mampu membuat kebijakan prosedur yang lebih transparan dan efisien, walau harus melibatkan beberapa lembaga.

Sebagai pelopor kebijakan halal, LPPOM-MUI telah menerbitkan berbagai standar dalam rangka mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Misalnya adalah penerapan standar halal HAS 23000 telah diadopsi oleh banyak negara. Bahkan tidak sedikit lembaga sertifikasi halal luar negeri meminta rekognisi berdasarkan standardisasi halal MUI. Hal itu tentu akan menjadi tantangan dan catatan tersendiri bagi BPJPH untuk melanjutkan prestasi MUI dan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak.

Saat ini, kita menunggu kabar dan langkah konkret BPJPH yang lebih strategis. Tentu saja wajar jika sebagai lembaga baru, BPJPH akan terus dibanding-bandingkan kinerjanya dengan lembaga sebelumnya. Apalagi pelaksanaan sertifikasi halal melalui LPPOM-MUI tidak hanya baik-baik saja, bahkan menunjukkan prestasi yang telah diapresiai oleh banyak pihak. Adanya kebijakan kelembagaan halal melalui UU JPH harus memberikan dampak positif terutama bagi ekonomi Indonesia, khususnya bagi UMKM.

Sebagai pasar terbesar produk halal tentu kita tidak ingin pasar kita dilayani oleh orang lain. Negara tetangga Thailand dan Malaysia semakin gencar mempromosikan dan mendistribusikan produk halalnya ke berbagai negara. Padahal, Thailand jumlah penduduk muslimnya hanya sekitar 6 jutaan saja. Sementara Indonesia berdasarkan Global Islamic Economy Indicator masih menempati urutan kesepuluh dalam kemampuan menghasilkan produk halal, jauh di bawah negara yang market halal domestiknya di bawah Indonesia.

Pastinya, kita semua bersama mendukung perubahan kebijakan halal. Penguatan kredibilitas label halal diharapkan mampu memperkuat citra dan daya tawar produk Indonesia, tidak hanya di pasar domestik, tapi juga di pasar Internasional. Jangan sampai perubahan kebijakan, malah membuat kita terhenti atau bahkan mundur ke belakang. Jayalah terus Indonesiaku. (Penulis, Dosen UIN SMH Banten dan pengurus MUI Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here