Penghapusan Honorer, Forum THL Kota Tangerang Minta Dikaji Ulang

TANGERANG, (KB).- Forum Honorer Kategori 2 (K2) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang meminta kebijakan penghapusan pegawai honorer dikaji ulang.

“Jadi, kami mendorong, agar putusan itu dikaji ulang,” kata Ketua Forum Honorer K2 dan THL Kota Tangerang San Rodi, Rabu (22/1/2020).

Penghapusan tenaga kerja honorer tersebut, telah disepakati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ia mengatakan, penghapusan pegawai honorer membingungkan. Sebab yang dihapuskan hanya tenaga honorer, bukan THL, karena berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Tangerang kedua status kerja tersebut berbeda.

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada istilah tenaga honorer, apalagi THL di lingkungan pemerintahan. Hanya ada aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sehingga, pertanyaannya PPPK di Kota Tangerang belum ada sampai sekarang. Padahal, kami sangat menanti,” ujarnya.

Baca Juga : Pasca-Kesepakatan DPR dan Kemenpan RB, Nasib Honorer di Ujung Tanduk

Menurut dia, pegawai kategori guru honorer di Kota Tangerang sekitar lebih kurang berjumlah 2.500 orang, sedangkan THL berjumlah 6.500 orang.

“Seharusnya kami menagih, bahwa mereka berstatus PPPK. Bukan malah dihapus. Jadi, jika dihapus tanpa solusi, ribuan orang nasibnya prihatin,” ucapnya.

Ia menambahkan, harus ada solusi bijak ihwal penghapusan tenaga honorer tersebut, sehingga tidak menambah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

“Kalau dihapus, harus ada solusi, agar tidak menambah pengangguran di Indonesia demi menjaga marwah kedudukan sosial,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) Kabupaten Tangerang Nuryanah. Ia menuturkan, rencana penghapusan tenaga honorer tersebut, harus ada solusi, misalnya tenanga honorer yang ada saat ini diangkat semua menjadi PPPK atau ASN.

“Kami tidak setuju dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Kemen-PAN-RB dan BKN, terkait penghapusan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau kesepakatan penghapusan itu tanpa solusi lebih lanjut,” katanya.

Menurut dia, informasi yang berkembang di media juga belum sepenuhnya menyebutkan langkah selanjutnya setelah penghapusan tenaga honorer tersebut.

“Di situ tidak dijelaskan adanya solusi untuk tenaga honorer tersebut. Bila tenaga honorer dihapus mereka mau diapakan, apakah semuanya akan dijadikan ASN atau dicampakan begitu saja, ini masih teka-teki,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Pusat bisa menyelesaikan satu per satu persoalan kepegawaian dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menghapus tenaga honorer. Karena, persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sampai saat ini masih belum tuntas semuanya.

“Di sana mengenai PPPK tidak disinggung sama sekali. PPPK saja belum beres, tetapi malah mau menghapus honorer. Seharusnya satu-satu dulu, program pempus (Pemerintah Pusat) tuntaskan,” ucapnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here