Penggunaan TKA Disosialisasikan

TANGERANG, (KB).- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyosialisasikan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, kepada 51 perusahaan di wilayahnya.

Kepala Disnaker Kota Tangsel Purnama Wijaya mengatakan, bimbingan teknis (bintek) atau sosialisasi tersebut bertujuan, untuk memberikan informasi terkait aturan kepada perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Ia mengatakan, tahun ini ada sebanyak 586 TKA yang tercatat di Disnaker Tangsel dan masing-masing, terdiri dari 314 yang terdaftar dan 272 keberadaan TKA di Tangsel.

“Dari 586 TKA ini, retribusi dari mereka tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 5 miliar dari target tahun lalu Rp 4,8 miliar, sedangkan dari target Rp 5 miliar, baru terealisasi di semester awal ini sebesar Rp 523 juta,” katanya, Rabu (24/4/2019).

Ia menuturkan, perusahaan yang ada di Tangsel boleh memperkerjakan orang asing, namun harus merujuk pada berbagai regulasi yang sudah ada mulai dari UU hingga keputusan Menaker. Karena, di dalamnya telah mengatur jabatan-jabatan mana saja yang boleh dan tidak boleh diisi oleh TKA.

“Yang jelas boleh menggunakan TKA, tapi mesti dilihat aspek pemanfaatannya dan juga perlu perhatikan jabatan-jabatan mereka. Ada yang boleh ada yang tidak boleh. Tenaga kerja asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itulah poin dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012,” ujarnya.

Lebih lanjut, tutur dia, berdasarkan pasal-pasal dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan beberapa prinsip dalam pengendalian penggunaan TKA. Pertama, adalah legal, di mana setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Izin yang dimaksud, adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mendapatkan IMTA, sponsor/ pemberi kerja terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemohon harus mengisi formulir secara lengkap berupa isian identitas pemberi kerja, jabatan yang akan diduduki TKA. Jumlah TKA yang akan dipekerjakan, besaran upah yang dibayarkan kepada TKA, uraian jabatan dan syarat jabatan yang diduduki TKA.

Jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja TKA, penunjukan TKI pendamping, serta rencana pendidikan dan latihan yang akan diberikan kepada TKI pendamping . “Nah, ini yang harus terus didorong, agar perusahaan yang punya tenaga kerja asing memenuhi kelengkapannya,” ucapnya.

Sementara, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan, bahwa Presiden RI telah menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) per 26 Maret 2018, sehingga Disnaker diharuskan melakukan bintek untuk mempertajam kembali terkait aturan terbaru tersebut.

“Tangsel kota yang berdekatan dengan DKI, investasi banyak yang datang dan mayoritas menggunakan tenaga asing, seperti guru dan pabrik, untuk itu orang yang datang di Tangsel harus memiliki skill dan kemampuan, untuk TKA kami tidak pernah mempersulit mereka, namun kami berharap bagi mereka yang datang ke Tangsel, pelajari peraturan yang berlaku, lengkapi persyaratan untuk itu, karena jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka akan mempermudah dalam penggunaan TKA,” katanya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here