Pengentasan Pengangguran, Pemkot Cilegon Dinilai Kurang Komunikasi

CILEGON, (KB).- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menilai jika Pemkot Cilegon harus lebih pro aktif dalam upaya pengentasan pengangguran. Karena, Pemkot terlihat belum maksimal dalam melakukan pemetaan sumber daya manusia (SDM), juga minim berkomunikasi dengan dunia industri.

Hal ini jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Demikian kesimpulan Komisi II DPRD Kota Cilegon setelah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Senin (13/1/2020).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturrohmi mengatakan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang cukup intens melakukan komunikasi dengan industri.

“Saat kami kunjungan kerja ke Disnaker Kabupaten Tangerang, komunikasi mereka ke industri bagus. Sehingga persoalan-persoalan seputar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan penyaluran tenaga kerja terbilang bagus,” katanya.

Faturrohmi mengatakan, Badan Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kabupaten Tangerang terbilang sukses dalam menyalurkan tenaga kerja lokal. Dimana setelah para pencari kerja mendapatkan pelatihan, mereka pun disalurkan ke sejumlah industri.

“Jadi setelah menjalani pelatihan yang difasilitasi pemerintah, para peserta pelatihan dijamin mendapatkan pekerjaan. Mereka disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Pemkab Tangerang yang mengkomunikasikan penyaluran tenaga kerja ke industri,” tuturnya.

Begitu pula dalam hal PHK, Disnaker Kabupaten Tangerang memiliki banyak tenaga mediator untuk meminimalisir terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Disnaker Kabupaten Tangerang memiliki 10 mediator. Ini pun input untuk Pemkot Cilegon, harus segera menambah tenaga mediator. Mengingat fungsi pengawasan telah dilimpahkan ke Pemprov Banten, jadi harus diperkuat tenaga mediatornya untuk berkomunikasi dengan pihak industri,” ujarnya.

Politisi Partai gerindra itu menilai jika Pemkot Cilegon masih lemah dalam melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan komunikasi. Ini berkaca pada persoalan rekrutmen tenaga kerja dari PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), dimana Disnaker Kota Cilegon tidak mengetahui adanya kegiatan rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tersebut.

“Berkaca dari kasus ini, terlihat jika Disnaker Kota Cilegon lemah dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja industri dan komunikasi. Kemarin Disnaker Kota Cilegon mengakui tidak tahu ada rekrutmen di PT SRI. Maka ke depan, itu harus diperkuat,” ucapnya.

Salah satu upaya yang akan diusulkan Komisi II DPRD Kota Cilegon, yakni “coffe morning” dengan kalangan industri setiap bulan.

“Kami akan usulkan dilakukan agenda coffe morning dengan kalangan industri. Ini untuk menjaga komunikasi antar pemerintah dengan industri,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Sanudin mengatakan, Disnaker Kabupaten Tangerang memiliki program pengentasan pengangguran yang sistematis. Dinas tersebut memetakan golongan pencari kerja, terdiri dari lulusan sekolah, kalangan professional, serta pencari kerja usia non produksi.

“Disnaker mengkelompokan pencari kerja itu di tiga golongan. Fresh graduate itu dilatih di BLK, lalu disalurkan ke industri. Begitu pula tenaga professional, dinas menjembatani agar mereka bisa diterima di industri. Sementara pencari kerja non produksi, itu diberi pelatihan wirausaha. Jadi Disnaker mapping dulu, sehingga program pengentasan penganggurannya jalan,” katanya.

Selain itu, Disnaker Kabupaten Tangerang pun lebih menekankan potensi lokal untuk diterima di industri. Salah satunya dengan memasukkan pencari kerja lokal untuk ikut agenda pelatihan yang dilakukan oleh kalangan industri.

“Kalau ada industri yang melakukan training perusahaan, mereka menekankan agar potensi lokal didahulukan. Disnaker Cilegon juga seharusnya begitu,” ucap politisi Partai kebangitan Bangsa (PKB). (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here