Pengemudi Taksi Online Protes Permenhub 118

RATUSAN pengemudi taksi online (takol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/2/2020).*

SERANG, (KB).- Ratusan pengemudi taksi online (takol) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/2/2020). Mereka memprotes penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang dinilai banyak merugikan.

Pantauan Kabar Banten, ratusan pengemudi takol datang di depan Gedung DPRD Banten secara berkonvoi dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Setibanya mereka memakirkan kendaraan secara berjejer sehingga mengular cukup panjang.

Akibat parkir tersebut pintu masuk ke DPRD Banten nyaris tertutup. Setelah memarkirkan kendaraan massa berkumpul lalu melakukan orasi secara bergantian. Selang beberapa waktu perwakilan mereka diterima oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni.

Humas Komado Nasional Driver Online Jakarta-Banten Ikhsan Aziz menuturkan, kedatangan ratusan pengemudi takol itu untuk memprotes penerbitan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Pihaknya ingin aturan tersebut dicabut.

“Kami hari ini supaya peraturan menteri 118 (tahun) 2018 dibatalkan demi hukum,” katanya.

Selain menyalahi prosedur karena dibuat tanpa ada undang-undang di atasnya, menurutnya peraturan itu juga telah banyak merugikan pengemudi takol.

Ia menilai, penerbitan aturan tersebut menjadi celah para aplikator ‘memainkan’ orderan. Sehingga, para pengemudi takol hanya mendapatkan orderan dengan jarak yang pendek.

“Misalkan 1 kilometer, bisa 500 meter, bisa 2 kilometer suka-suka dia. Sistem yang main. Selama PM 118 ini terbit aplikator itu semena-mena memainkan sistem, semena-mena banget memainkan sistem. Apalagi sekarang sudah menggandeng perusahaan raksasa, Astra. Jadi kami ini seakan-akan diperes gimana caranya supaya mau naik tanpa orderan yang jelas,” ujarnya.

Menurut dia, terkadang pengemudi takol hanya mendapatkan orderan dua sampai tiga kali dengan jumlah pendapatan RP 60.000.

“Mobil cicilan berapa, yang ujungnya kita enggak bisa bayar cicilan, setelah enggak bisa bayar cicilan kita terpaksa nyewa mobil, yang ujung-ujungnya kita cuma diperalat jadi pasar buat jual beli mobil. Akhirnya nanti kredit macet banyak,” ucapnya.

Ia mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan yang berpihak kepada kepentingan pengemudi takol. Sehingga keadilan bisa dirasakan secara merata.

“Hadir suatu regulasi yang berasaskan keadialan lah, supaya kita semua bisa sejahtera,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, dirinya menerima semua aspirasi yang disampaikan para pengemudi takol. Politikus Gerindra itu juga mendukung apa yang dilakukan mereka. Sebab, dari paparannya keberadaan Permenhub itu banyak merugikan mereka.

“Secara prinsip sebagai wakil rakyat saya mendukung apa yang mereka perjuangkan. Artinya selama itu masih sesuai koridornya Insya Allah saya mendukung apa yang mereka perjuangkan. Mereka harus mengajukan melalui tahapan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Dia memastikan, hasil audiensi akan diproses dan akan diteruskan ke pemerintah pusat.

“Saya akan bersurat juga dari DPRD Banten atau setidak-tidaknya dari saya selaku anggota DPRD Banten membuat surat dan sampaikan ke Kemenhub. Ini bagian dari tanggung jawab setelah beraudiensi,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here