Rabu, 16 Januari 2019

Pengembalian Penyertaan Modal BUMDes, DPMD Masih Lakukan Pendalaman

LEBAK, (KB).- Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) belum memastikan berapa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengembalikan dana penyertaan modal. Alasannya, DPMD hingga kini masih terus melakukan upaya pendalaman.

“Masih harus terus kita dalami. Jadi, kita belum bisa tahu berapa BUMDes yang harus mengembalikan dana penyertaan modal,” kata Kepala DPMD Lebak, Rusito, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya, berapa jumlah BUMDes yang nantinya harus mengembalikan dana penyertaan modal akan diputuskan dan dibahas melalui rapat. Sebab, apa yang sudah dilakukan pihaknya sebelumnya baru upaya monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Yang sudah dilakukan itu baru Monev bersama tim. Jadi tinggal dibahas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Lebak, Dian Wahyudin mengatakan, agar pengelolaan BUMDes tidak mengalami kegagalan maka ke depan pengelolaannya harus benar-benar terarah. Dimulai dari menggali potensi desa, pertemuan partisipasi warga atau perwakilan desa. “Sehingga dengan begitu akan timbul rasa memiliki. Contoh seperti Desa Warung Banten, Cibeber yang melakukan kajian agar desanya maju,” ucapnya.

Bentuk tim pendamping

Soal BUMDes yang gagal dan harus mengembalikan dana penyertaan modal, kata dia, teknisnya tentu harus sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga harus ikut membantu menyehatkan dengan membentuk tim pendampingan dari DPMD, apalagi jika cukup banyak BUMDes yang gagal.

“Pemerintah harus mendiagnosa atau menggali apa penyebab kegagalan BUMDes itu, agar ke depan BUMDes tidak sampai gagal,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, DPMD Lebak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keberadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam monev tersebut, pengelola BUMDes yang usahanya tak berjalan diminta mengembalikan dana penyertaan modal.

Dalam monev tersebut, tim memeriksa sisi administrasi dan dana penyertaan modal BUMDes tahun 2016. Dari hasil monev, ada beberapa pengelola BUMDes yang harus mengembalikan dana penyertaan modal, karena pengelolaan usahanya tidak berjalan dengan baik.

“Pengelolaan usahanya tidak berjalan dengan baik atau tidak sehat. Maka, pengurus harus mengembalikan dana penyertaan modalnya,” kata Kasi Bina Usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (Binus LEMD) DPMD Lebak, Noriyatna.

Sedangkan untuk jangka waktu pengembaliannya sendiri, lanjut dia, disesuaikan dengan kesanggupan yang tertuang dalam surat-surat pernyataan dari pengurus BUMDes. Hanya saja, pihaknya saat ini belum bisa menyebutkan secara terperinci berapa BUMDes yang tidak berjalan dan harus mengembalikan dana penyertaan modal tersebut.

“Jangka waktunya disesuaikan dengan kesanggupan kapan pengelola BUMDes siap mengembalikannya. Itu dituangkan dalam surat pernyataan,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 73 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dalam kondisi tidak sehat. Pengelolaan BUMDes tersebut terpaksa dibekukan. Dari total 227 BUMDes yang terbentuk, sebanyak 166 BUMDes baru melakukan usaha rintisan dengan penyertaan modal tahun 2017, dan 61 di antaranya berjalan dengan penyertaan modal tahun 2015 dan 2016.

BUMDes yang dinyatakan tidak sehat itu, untuk sementara akan dibekukan. Selain itu, akan dilakukan juga pertanggungjawaban oleh pengurus, yang harus dilakukan melalui Musyawarah desa (Musdes). (PG)*


Sekilas Info

Siti Halimah, Empat Tahun Mengidap Tumor

Berat rasanya digayuti tumor. Apalagi sudah berlangsung sejak lama. Sejak empat tahun lalu Siti Halimah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *