Pengelola Hiburan Malam Diseret ke Pengadilan

CILEGON, (KB).- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menyidik enam tempat hiburan malam di Kota Cilegon. Tiga dari enam tempat hiburan malam tersebut, diproses untuk dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Kabarnya, tindakan Satpol PP tersebut, dalam rangka penuntutan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Jam Operasi Tempat Hiburan Kota Cilegon.

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Satpol PP Kota Cilegon Sofan Maksudi saat dihubungi Kabar Banten, Ahad (17/3/2019), enggan membeberkan enam tempat hiburan malam yang sedang menjadi sorotan pihaknya.

Ia hanya menuturkan, jika dua dari tiga tempat hiburan yang akan dibawa ke meja persidangan, adalah Kalyana Mitta Lounge and Karaoke serta Mandiri Blue Karaoke and Lounge.

“Nanti lah dibeberkan semuanya, seperti Kalyana Mitta dan Mandiri Blue. Itu kan yang sangat bandel, terus-menerus melanggar aturan,” katanya.

Penyidikan terhadap tempat-tempat hiburan malam dilakukan setelah pihaknya memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS telah memproses pelanggaran-pelanggaran tempat hiburan bersama dengan Polres Cilegon selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS, juga Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon.

“Pemanggilan terhadap pengelola tempat hiburan pun sudah dimulai sejak pekan lalu. Ini akan terus berlangsung hingga pihak Kejari Cilegon menyatakan sudah siap untuk dibawa ke PN Serang dalam rangkap penuntutan,” ujarnya.

Sanksi yang disiapkan untuk tempat-tempat hiburan malam tersebut, menurut dia, bervariasi, mulai dari tindak pidana ringan (tipiring) hingga pencabutan izin operasional.

“Rata-rata kemungkinan akan mengarah pada tipiring. Tapi, di setiap laporan kami kan, memang dicantumkan rekomendasi pencabutan izin operasional,” ucapnya.

Namun begitu, tutur dia, kinerja PPNS Dinas Satpol PP Kota Cilegon masih cukup terbatas. Sebabnya sejumlah hal, di antaranya belum ada dukungan anggaran operasional yang cukup.

“Kalau di Tangerang itu operasionalnya cukup besar, Rp 1 miliar. Sehingga, setiap bulan itu ada kasus-kasus tempat hiburan malam yang diproses. Kalau di Cilegon masih jauh,” katanya.

Bahkan ke depan, ujar dia, tugas PPNS tidak hanya mengurusi tempat hiburan malam. Namun, berbagai bentuk pelanggaran perda, seperti Perda K3 yang sering dilanggar pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain.

Tindakan Satpol PP ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Erick Rebiin. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut meminta, agar Dinas Satpol PP Kota Cilegon tidak memberikan sanksi tipiring terhadap pengelola tempat hiburan malam. Mengingat pelanggaran yang dilakukan terbilang berat.

“Mereka itu bukan membandel ya, tapi jelas-jelas melakukan pelanggaran berat. Kalau diberi istilah membandel, berarti kan mengantongi izin, kemudian mengulur waktu tutup operasi. Ini kan tidak, karena bicara izin pun mereka tidak punya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah mengatur adanya larangan pub malam beroperasi di Kota Cilegon. Adapun hiburan yang diizinkan, adalah karaoke keluarga dengan denah ruangan tidak bersekat-sekat.

“Mereka itu kan usahanya pub malam, jelas-jelas itu dilarang. Lalu, ada pula perda zero alcohol milik Pemkot Cilegon, itu pun mereka langgar,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Satpol PP Kota Cilegon tegas untuk memberikan sanksi penutupan tempat hiburan malam.

“Apapun izin yang digunakan tempat-tempat hiburan malam itu, cabut oleh Pemkot Cilegon melalui rekomendasi Satpol PP, lalu tutup secara permanen. Makanya, Dinas Satpol PP Kota Cilegon jangan mengarah ke pelanggaran jam operasional, jangan tipiring. Tapi, ke arah pelanggaran-pelanggaran berat itu,” tuturnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here