Pengawasan Proyek, Dinas PUPR Pandeglang Dinilai Lemah

PANDEGLANG, (KB).- Massa aksi dari Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang (JAM-P) Banten berunjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/11/2019).

Massa yang dikomandoi oleh Ahmadi tersebut menyikapi soal lemahnya pengawasan pekerjaan yang dilakukan DPUPR. Akibat pengawasan tidak optimal mengakibatkan banyak pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Bahkan tidak jarang banyak pelaksana pekerjaan yang mengabaikan imbauan dari pihak konsultan pengawas.

Koordinator aksi Ahmadi menyayangkan sejumlah pekerjaan pembangunan terkesan asal-asalan. Di antaranya pekerjaan peningkatan Jalan Munjul-Curug Langlang, peningkatan Jalan Marapat-Camara, dan peningkatan Jalan Sumur-Taman Jaya.

“Beberapa kegiatan di sejumlah wilayah saat ini sangat memprihatinkan. Sebab, mereka (pelaksana) terkesan hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok saja, tapi tidak memperhatikan kualitas yang bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” kata Ahmadi dalam orasinya.

Ahmadi menduga ada beberapa pekerjaan yang dilakukan para kontraktor tersebut tidak memperhatikan spesifikasi dan rancangan anggaran biaya. Selain itu, ada upaya mengabaikan masukan dari konsultan sering dilakukan oleh para kontraktor.

“Di Kecamatan Munjul-Curug Langlang itu diduga keras tidak sesuai dengan spek dan rancangan anggaran biaya. Kemudian kontraktornya mengabaikan teguran dari konsultan bahkan sampai diduga melakukan tindakan yang mengintimidasi,” ujarnya.

Sementara itu Presidium JAM-P Banten, Sujana menuturkan, dari banyaknya pekerjaan yang kurang memperhatikan spesifikasi dan rancangan anggaran biaya, pihaknya mendesak agar Dinas PUPR, Komisi III, dan Yudikatif untuk menegur langsung pelaksana.

“Kami menggugat Dinas PUPR untuk melaksanakan tupoksinya, begitu juga dengan Komisi III DPRD Pandeglang seharusnya menjalankan fungsi kontrol. Selain itu, pihak penegak hukum untuk melakukan pengawalan agar tidak terjadinya kebocoran uang negara,” ucapnya.

Kepala DPUPR Asep Rahmat tidak akan segan-segan menindak para kontraktor yang nakal. Sebab, kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan tersebut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kalau untuk kontraktor nakal, mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi akan ditindak tegas dan tidak ada toleransi. Jika perlu tidak akan kita bayar pekerjaannya. Dengan catatan pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai dengan tonasenya. Selama kekurangan itu tidak berpengaruh kepada struktur pekerjaan, ya diselesaikan dahulu, nanti ada uji lab,” tuturnya.

Ia mengatakan, selama masih dalam koridor kontrak, dinas tidak bisa menindak tegas. Sebab, dirinya mengawasi setiap pekerjaan dengan berbagai lapis, mulai dari TP4D, tim pelaksana teknis, dan juga pemerintah setempat tingkat kecamatan.

“Supaya masyarakat tidak dirugikan, bagaimana masyarakat. Bayangkan kalau pekerjaan itu tidak selesai, pasti akan acak-acakan,” katanya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here