Pengawasan Industri, Dewan Kritisi Kinerja Pemkot Cilegon

CILEGON, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengkritisi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap dunia industri. Dewan menilai, Pemkot Cilegon lemah dalam mengawasi industri. “Terbukti dengan terjadinya dua musibah industri beberapa pekan lalu, yakni ledakan suara di PT Dover Chemical dan semburan bahan kimia di PT Indorama Petrocemical,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin.

Politikus Partai Nasdem tersebut menilai, pemerintah kurang cepat tanggap ketika dua peristiwa tersebut terjadi. Baik pencemaran suara dan pencemaran bahan kimia saat kejadian berlangsung, tidak langsung ditanggapi pemkot. “Pabrik-pabrik di Cilegon itu mayoritas sangat berbahaya kalau sudah terjadi bencana. Hampir semuanya itu industri kimia loh. Kalau itu terjadi, maka udara akan terasa sesak, laut jadi tersiram bahan kimia. Jadi, bukan persoalan evakuasi yang seharusnya diurus. Pemerintah harus melakukan pencegahan sebelum itu terjadi,” katanya, Ahad (7/1/2018).

Ia menilai, pemkot masih belum secara komprehensif menjalankan tugasnya mengawasi ketika insiden-insiden industri terjadi. Pemerintah baru melakukan pengawasan secara jangka pendek, namun dampak yang dialami secara jangka panjang, justru diabaikan. “Pemkot Cilegon menurut saya, masih lemah, belum punya orang yang ahli dengan persoalan industri. Bagaimana bisa meneliti produksi, berapa yang diproduksi, dampak, dan segala macamnya seperti apa,” ujarnya.

Selain pengawasan yang lemah, ucap dia, pemerintah juga terkesan terburu-buru menyimpulkan pelanggaran perda. Padahal, ada tidaknya pelanggaran harus berdasarkan penelitian. “Jadi, kalau pelanggaran itu bukan disampaikan begitu saja, tapi melalui penelitian. Jika memang tidak terjadi pelanggaran perda, setidaknya berikan peringatan keras, agar insiden tidak lagi terjadi,” tuturnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon, Syarif Ridwan menuturkan, pekan ini, pihaknya secara bergiliran memanggil Manajemen PT Indorama Chemical dan PT Dover Chemical. “Kalau Senin (8/1/2018), kami akan hearing dengan PT Indorama menanyakan terkait masalah sekuriti yang beberapa hari lalu menyurati kami, bahwa ada permasalahan terkait gaji karyawan. Sekalian menanyakan bencana kegagalan teknologi yang beberapa waktu lalu terjadi di Indorama,” katanya.

Keesokan harinya, Selasa (9/1/2018), pihaknya akan melakukan hearing dengan Manajemen PT Dover Chemical untuk mengetahui permasalahan kegagalan teknologi yang terjadi beberapa waktu lalu di PT Dover Chemical. Komisi II akan meminta keterangan dari perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sementara itu, Akademisi Untirta, Suwaib Amirudin menilai, jika Pemkot Cilegon tidak tegas memberi sanksi kepada industri. Penilaian tersebut, dia lihat dari dua insiden industri yang terjadi belakangan ini. “Pemkot harusnya tegas, sebab ini menyangkut dampak sosial. Kalau memang industri tidak mampu mengatasi masalah yang membuat warga terdampak pencemaran, industri dihentikan sementara dulu sampai bisa menetralisir masalah yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, industri di Kota Cilegon terlalu mementingkan bisnis. Padahal, pendekatan pesuasif dengan masyarakat perlu secara intens dilakukan, untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat dan industri. “Pengamatan saya, industri selama ini menutup mata, hanya mengejar produksi dan keuntungan saja. Tetapi, dampak sosial ke masyarakat kurang disentuh,” ucapnya. (AH)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here