Pengangguran di Provinsi Banten Tertinggi

SERANG, (KB).- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Provinsi Banten pada periode Agustus 2019 mencapai 8,11 persen.

Informasi yang dihimpun, di bawah Banten ada Jawa Barat di posisi kedua dengan 7,99 persen. Kemudian Provinsi Maluku di peringkat ketiga dengan 7,08 persen, Kepulauan Riau 6,91 persen. Sementara untuk DKI Jakarta berada di peringkat ketujuh dengan 6,22 persen.

Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, gambaran ketenagakerjaan Banten periode Agustus 2018-Agustus 2019 memperlihatkan kondisi angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,83 juta orang pada Agustus 2018, menjadi 6,05 juta orang pada Agustus 2019.

Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan meningkatnya jumlah penduduk bekerja sebesar 230.350 orang.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 63,49 persen menjadi 64,52 persen. Kenaikan TPAK ini merupakan indikasi adanya kenaikan suplai tenaga kerja,” kata Adhi saat ekspose di Kantor BPS Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (5/11/2019).

Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan sebanyak 3,12 juta orang. Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Persentase pekerja formal 58,74 persen.

“Angka pengangguran menunjukkan penurunan dari 8,52 persen pada Agustus 2018 menjadi 8,11 persen pada Agustus 2019. Tapi memang effort in (upayanya) ternyata masih kurang canggih dibanding provinsi lain. Kelihatan kita terbesar se-Indonesia, dari 34 provinsi kita nomor satu pengangguran,” ujarnya.

Kabupaten Serang menempati urutan tertinggi angka TPT dari kabupaten/kota lain di Banten dengan angka 10,65 persen. Disusul Kota Cilegon 9,68 persen, Kabupaten Tangerang 8,91 persen, Kabupaten Pandeglang 8,71 persen.

Kota Serang 8,08 persen, Kabupaten Lebak 8,05 persen, Kota Tangerang 7,13 persen dan Kota Tangerang Selatan 4,79 persen. Jika dikalkulasikan, jumlah pengangguran yang ada di Banten adalah sebanyak 490,8 ribu orang.

“Pengangguran atau pencari kerja terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 164 ribu orang. Namun jika dilihat dari TPT yang tertinggi adalah Kabupaten Serang dengan 10,65 persen meski turun dari tahun sebelumnya sebesar 12,58 persen,” katanya.

Sama dengan TPT periode sebelumnya, TPT di Banten periode Agustus 2019 masih didominasi oleh lulusan SMK yang menempati angka 13.03 persen dibanding lulusan pendidikan lain.

Pekerja migran

Tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan banyaknya migran yang mencari pekerjaan dan tidak semuanya terserap oleh pasar kerja. Sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten.

“Disisi lain, migran masuk yang berpendidikan tinggi lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten,” katanya.

Kemarau

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Banten. Pertama, musim kemarau berkepanjangan sejak Februari hingga September. Petani terpaksa menganggur karena kondisinya tak bisa menanam.

“Kedua, terjadi beberapa hal di industri di Banten. Krakatau Steel kemarin merumahkan yang (pekerja) outsourcing. Kemudian ada peralihan industri di Tangerang Selatan, (PT) Sandratex itu pindah atau tutup yang mengakibatkan pengangguran meningkat,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati mengatakan, tingginya angka pengangguran di Banten harus menjadi lecutan tersendiri bagi pemerintah di Banten dalam merumuskan kebijakan. “Harus menjadi introspeksi,” tuturnya.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, penduduk Banten lebih sedikit dibanding provinsi lain. Kemudian lapangan pekerjaan yang disediakan juga cukup banyak. “Kalau ternyata angka penganggurannya lebih tinggi, nah ini kepala-kepala daerah harus kerja keras terkait dengan policy, kebijakan,” ujarnya.

Menurutnya, pengentasan pengangguran di Banten menjadi tugas bersama antara kabupaten/kota. Langkah yang belum ditempuh yaitu para kepala daerah duduk bersama merumuskan kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengentasan pengangguran.

“Kumpulkan perusahaan swasta, ya untuk bisa menyerap output dari Banten. Dinas pendidikannya harus mulai jauh berpikir ke depan harus link and match, SMK-SMK. Jangan bikin SMK yang kemudian penyalurannya kagak ada ke depannya,” ucapnya.

Kembangkan pariwisata

Menurutnya, sebenarnya ada sektor yang dapat dikembangkan pemerintah daerah untuk menyerap tenaga kerja, yaitu pariwisata. Sebab, Banten memiliki potensi pariwisata yang cukup besar.

“Lombok luar biasa karena wisata. Penghasilan PAD besar, nyedot angkatan kerja luar biasa besar,” tuturnya.

Ia menilai, wajar angka pengangguran di Banten yang cukup tinggi. Sebab, alokasi APBD Banten dalam beberapa tahun ke belakang masih terkonsentrasi pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Ke depan, kata dia, setelah seluruhnya selesai pemprov baru akan konsen mengembangkan bisnis yang akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kalau kita lihat dari postur APBD beberapa tahun ini memang lebih banyak pada tingkatan memenuhi layanan dasar, baik itu layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktrur jalan dan sebagainya,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here