Pengamanan Tanah Wakaf

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum

Ketua BWI Provinsi Banten

UU Wakaf No. 41 tahun 2004 mengamanatkan kapada umat untuk mengamankan aset tanah wakaf. Caranya, dengan pembuatan surat status wakaf, termasuk Akta Ikrar Wakaf (AIW), sampai ke tingkat sertifikat. Kebutuhan status tanah wakaf tersebut sangat penting. Sebab, laju perkembangan pembangunan kota semakin cepat dan sangat berhubungan dengan wilayah-wilayah tertentu.

Tidak mustahil pembangunan tersebut merambah secara tidak sengaja ke kawasan yang terdapat tanah-tanah wakaf. Misalnya, ada pembangunan dari pihak pengembang baik pemerintah maupun suwasta. Salah satu contoh untuk wilayah Banten dengan program pemerintah pengembangan jalan tol. Bagi tanah-tanah wakaf yang terkena jalan tol tidak sedikit yang melewati tanah wakaf.

Tol Serang Timur sampai Panimbang misalnya, banyak tanah wakaf yang terlewati dan itu sedang diurus oleh lembaga terkait seperti BWI, Kemenag dan melibatkan camat, lurah, dan BPN. Pihak pengembang dari pihak swasta tidak kalah pesatnya berkembang di daerah Banten. Seperti maraknya pembangunan perumahan di berbagai daerah dan wilayah.

Dengan pembangunan tersebut banyak kasus-kasus tanah wakaf yang tergusur oleh pembangunan. Sehingga, masalahnya butuh pengurusan secara hukum status tanah wakaf menjadi tanah milik. Terjadi di beberapa daerah pembangunan perumahan yang kebetulan melewati/mengembangkan yang ada tanah wakaf, sangat lama dan panjang untuk pengurusannya. Yakni, sampai muncul izin dari Menteri Agama. Izin tersebut dijadikan modal untuk dijadikan dasar lajunya pembangunan, baik perumahan maupun RUTR oleh pihak pemerintah.

Pengurusan tanah wakat yang terkena pengembangan oleh pihak pengembang, baik pihak swasta maupun pemerintah, berdasarkan UUD Wakaf tersebut di atas harus dengan cara rusislag. Dalam bahasa daerah disebut tukar guling. Aturannya, tanah penukar harus bernilai lebih, baik dari sisi harga maupun luas tanah minimal sama. Artinya, bahwa yang dijadikan pengganti tanah wakaf minimal bisa bertahan, lebih-lebih bisa bertambah.

Perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa bentuk pengurusan tanah wakaf dengan cara ruislag/tukar guling tersebut, terdapat perbedaan izin. Misalanya, ketika tanah wakaf yang kena RUTR untuk 5000 meter ke bawah, menurut PP No. 25 tahun 2019, izinnya cukup di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi a.n. Menteri Agama. Sementara itu, ketika ada tanah wakaf yang terkena pelebaran pengembang harus tetap izin pusat (Menteri Agama ).*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here