Pengamanan Pelantikan Presiden, Polda Banten Kirim 300 Personel Brimob

SERANG, (KB).- Menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019, jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia bersiaga melakukan pengamanan, termasuk Polda Banten yang mengirimkan 300 personel Brimob ke Jakarta.

Karo Ops Polda Banten Kombes Amiluddin Roemtaat SIK mengatakan, ada sekitar 3 kompi dari Satuan Brimob Polda Banten di BKO-kan untuk membantu pengamanan ibu kota. “Dalam rangka membantu pengamanan ibu kota, Polda Banten telah mengirim 300 personel dari Satuan Brimob. Tiga kompi personel tersebut telah dikirim sejak pengamanan unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu yang lalu, termasuk untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat lainnya. Hingga kini personel Brimob itu masih berada di Jakarta,” kata Roemtaat, Kamis (17/10/2019).

Roemtaat mengatakan, pihaknya menyiagakan semua kekuatan personel dari Polda Banten dan polres jajaran yang siap ditempatkan di wilayah hukum Polda Banten, untuk melayani masyarakat dan memberikan jaminan keamanan.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Edy Sumardi Priadinata mengatakan, Polda Banten dan jajarannya telah mengambil langkah preventif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. “Dialog ke tokoh masyarakat, universitas, dan sekolah. Tujuannya mengajak memelihara keamanan sekaligus sosialisasi agar tidak terpengaruh oleh hoax atau informasi yang salah,” kata Edy.

Polda Banten juga meningkatkan pengamanan melalui operasi cipta kondusif (cipkon) dan patroli ke daerah permukiman, perkantoran dan objek vital. “Penguatan nanti di satuan wilayah,” kata Edy lagi.

Penebalan personel juga akan diberlakukan di beberapa titik, terutama pintu tol. Penebalan ini untuk memudahkan pemantauan terhadap volume pergerakan massa ke Jakarta. “Kerja sama PJR Mabes Polri, Jasa Marga untuk memantau peningkatan volume massa ke Jakarta, termasuk merayakan pelantikan sekaligus ajakan unjuk rasa. Kalau kapasitasnya banyak penumpang, tentu kita curigai dan akan dilakukan pemeriksaan,” kata Edy pula.

Edy akan melakukan penyekatan terhadap kelompok massa yang akan meramaikan Jakarta saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. “Tentu kami lakukan dengan pendekatan persuasif. Kami minta untuk pulang ke daerah masing-masing,” kata Edy.

Larang mobilisasi massa

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2019.

“Kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa, massa memiliki psikologi publik, kumpulan massa bisa menjadi massa yang rusuh, anarkistis,” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat apel pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2019, di Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Kalau pengumpulan massa itu berupa unjuk rasa yang sesuai aturan berlaku, kata Kapolri, tidak masalah. Namun pengalaman beberapa waktu belakangan unjuk rasa berubah menjadi tindakan anarkistis. “Nah pengalaman kita beberapa kali terjadi, pada waktu teman-teman adik-adik mahasiswa kan aman-aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar, segala macam dengan senjata-senjata yang mematikan dan berbahaya,” katanya.

Aparat keamanan tidak ingin kecolongan karena pelantikan Presiden adalah acara kenegaraan yang sangat konstitusional. “Kita tahu bahwa tahapan-tahapannya sudah berjalan sesuai dengan konstitusi kita. Ada Pemilu ada gugatan di MK, semua berakhir, sudah final, tinggal acara pelantikan, sehingga apapun juga sebagai aparat negara TNI dan Polri pasti akan mengamankan itu,” ucap Kapolri.

Kalau aparat tidak bisa mengamankan amanat konstitusi, maka dampaknya akan buruk, yaitu mengganggu pilar dan keutuhan negara. Apalagi melihat faktor lainnya seperti kedatangan tamu negara, kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus dari negara lain. “Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar, bangsa yang tertib dan damai bukan bangsa yang kacau dan rusuh,” ujarnya.

TNI-Polri menyiapkan 30.000 prajurit untuk mengamankan penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2019. Susunan tugas pengamanan yaitu, ring 1 di bawah tangan jawab Paspampres, sementara ring 2 tanggung jawab TNI dan ring 3 menjadi tanggung jawab gabungan antara TNI Polri dan unsur lainnya.

Sedangkan objek yang akan diamankan yaitu pasangan Presiden, Wakil Presiden termasuk keluarganya. Selain itu, tamu-tamu dari luar negeri, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan utusan khusus juga menjadi prioritas pengamanan mulai dari saat kedatangan, di perjalanan sampai dengan tempat penginapan dan lokasi pelantikan. Beberapa tempat dan infrastruktur menjadi konsentrasi pengamanan di antaranya adalah gedung DPR MPR RI, Istana Presiden, pusat perekonomian, listrik dan objek vital lainnya. (SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here