Sabtu, 17 November 2018

Pengadaan Barang dan Jasa Di Kota Tangerang, Sekda Minta Adanya Sinergitas

TANGERANG, (KB).- Pemerintah kota Tangerang melalui dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik tahun 2017. Rapat ini diikuti sebanyak 154 peserta yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 34 UPT Puskesmas se kota Tangerang, Selasa (31/10/2017).
Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tangerang Dadi Budaeri menuturkan bahwa  melalui agenda tersebut bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi antara bagian pengadaan dan PPK di masing – masing OPD. “Nantinya pengadaan barang tidak hanya dikelola oleh bagian pengadaan saja tapi bisa bekerjasama dengan masing-masing OPD,” imbuhnya  saat membuka acara Rapat Koordinasi LPSE di Ruang LabKom BKPSDM, gedung Cisadane, Kota Tangerang.
Lebih lanjut, Dadi juga meminta kepada seluruh peserta rapat yang hadir dapat menyelesaikan berbagai proses keterlambatan di akhir bulan November 2017 baik administrasi maupun pembayaran yang disebabkan oleh bergesernya proses pengadaan. “Sampai triwulan ke 3 tahun 2017 masih ada proses lelang yang akhirnya pelaksanaan dan pembayarannya pun bergeser,” ungkapnya.
Terakhir, dalam sambutannya Dadi berpesan agar para peserta dapat memaksimalkan acara ini untuk dapat mengevaluasi proses pengadaan yang telah dikerjakan masing-masing OPD. “Diinvetarisir apa yang menjadi kendala di bulan Januari hingga bulan Oktober, jadi tidak berulang di tahun berikutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo kota Tangerang H. Tabrani menjelaskan bahwa selain evaluasi, pada acara ini juga diisi Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa perubahan ke 4 atas Perpres 54 tahun 2010 menjadi Perpres no 4 tahun 2015. “Mudah-mudahan kendala yang dihadapi para PPK dan pejabat pengadaan bisa lebih mudah ditangani,” jelasnya.(DA)***

Sekilas Info

Data Kependudukan Bisa Diakses Swasta

TANGERANG, (KB).- Tak hanya instansi pemerintahan, data kependudukan juga bisa diakses oleh pihak swasta. Hal tersebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *