Penetapan UMK “Deadlock”

SERANG, (KB).- Proses penetapan upah minimum kerja (UMK) 2018 Kota Serang belum menemukan titik temu atau deadlock saat dilakukan rapat pleno antara serikat buruh dan pengusaha, Kamis (9/11). Dalam rapat pelno tersebut, lanjutnya, serikat pekerja mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp 3.454.443, sedangkan pengusaha, disnakertrans, dan akademisi mengusulkan Rp 3.116.275.

Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Ratu Ani Nuraeni meenuturkan, rapat pleno penentuan UMK 2018 yang telah digelar Dewan Pengupahan Kota (DPKo) tidak menghasilkan titik temu karena masing-masing pihak mempertahankan usulan mereka. “Sebelumnya selalu sepakat saat melakukan rapat pleno,” ujarnya kepada Kabar Banten, Sabtu (11/12/2017).

Dalam rapat pelno tersebut, serikat pekerja mengusulkan UMK 2018 sebesar Rp 3.454.443, karena mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten 2017 yang digugat serikat pekerja ke PTUN dan menang. Pemprov Banten kemudian melakukan banding dan sampai saat ini belum keluar keputusannya. Sementara pengusaha, disnakertrans, dan akademisi mengusulkan Rp 3.116.275.

“Teman-teman di serikat pekerja dalam menentukan UMK mengacu pada UMK tahun 2016 sebesar Rp 3.108.470 dikali 11,13 persen inflansi dan LPE Kota Serang sehingga hasilnya Rp 3.454.443, Sementara pengusaha, disnakertrans dan akademisi menentukan besaran UMK berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP itu dijelaskan upah berjalan dikali inflasi dan LPE nasional 8,71 persen,” ujar Ratu Ani.

Dia menuturkan, upah berjalan atau UMK 2017 Rp 2.866.595,31 ditambah inflansi dan LPE 8,71 jadi Rp 3.116.275,76. Meski deadlock, berita acara rapat pleno akan tetap dilaporkan kepada Pembina Dewan Pengupahan Kota, dalam hal ini Wali Kota Serang untuk diusulkan ke Gubernur Banten.

Dewan Pengupahan Kota hanya bertugas mengajukan berita acara hasil rapat pleno kepada Walikota, maka dua usulan tersebut yang akan disampaikan kepada Walikota.”Jadi usulan dari serikat pekerja dan pengusaha akan kami sampaikan dua-duanya. Saya kurang tahu nanti mana yang akan diusulkan Walikota ke Gubernur,” katanya.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh Kota Serang, Hidayat Saefullah menjelaskan, semestinya pemerintah maupun pengusaha menghormati keputusan PTUN yang memenangkan gugatan serikat pekerja. Masalah Pemprov Banten mengajukan banding, itu belum dapat dijadikan kekuatan hukum karena belum ada keputusan yang dapat mengikat, karena itu semestinya penghitungan UMK berdasarkan komponen hidup layak.

“Jadi bukan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 17, sebenarnya serikat pekerja tidak ingin ada deadlock dalam pembahasan UMK. Serikat pekerja ingin pembahasan UMK berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Kami menyayangkan pemerintah dan pengusaha tetap bersikeras menggunakan PP 17 sebagai dasar penentuan UMK. Seharsnya hargai dulu putusan PTUN,” ujarnya. (TM)*** 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here