Penetapan UMK 2019 Ditunda

SERANG, (KB).- Pleno penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 yang rencananya digelar Jumat (9/11/2018), ditunda. Sebab, tiga kabupaten/kota yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang belum mengusulkan besaran UMK 2019 kepada Dewan Pengupahan Provinsi Banten.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten, Karna Wijaya mengatakan, pihaknya mengundur pelaksanaan pleno UMK 2019 karena tiga kabupaten/kota tersebut belum menyerahkan usulan UMK. ”Itu yang belum masuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sama Kabupaten Serang,” katanya, Jumat (9/11/2018).

Pihaknya memaklumi keterlabatan tiga kabupaten/kota ini, karena kondisi tiga kabupaten/kota ini memang menjadi kawasan industri, sehingga pengusulan UMK 2019 butuh dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, Jumat (9/11/2018) memang waktu terakhir untuk kabupaten/kota menyerahkan UMK. Ia mengusahakan agar Jum’at malam (9/11/2018) tiga kabupaten/kota tersebut menyerahkan usulan UMK. ”Engga ada masalah, cuma kan kita upayakan, artinya kalau ada Jumat malam (9/11/2018) kita tunggu,” ujarnya.

Kepada yang terlambat, kata dia, juga tidak ada sanksi yang akan diberikan. Namun demikian, usulan UMK 2019 sudah harus terkumpul sebelum pleno minggu depan. ”Karena ini kan tidak berkaitan dengan sanksi lainnya. Beda misalnya kalau pendaftaran KPU, atau apa gitu jabatan publik, itukan ada kompetisi, inikan (pleno UMK) tidak,” ujarnya.

Sebetulnya, kata dia, kabupaten/kota yang belum menyerahkan sudah berkurang, dari sebelumnya empat menjadi tiga. Sebab, Kabupaten Lebak sudah menyerahkan. Besaran kenaikan UMK yang diusulkan Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. ”Usulan UMK (dari kabupaten/kota) menjadi bahan pleno Dewan Pengupahan Provinsi (Banten),” katanya.

Rencananya, pihaknya akan melaksanakan pleno penetapan UMK pada minggu depan. Paling lambat, kata dia, pengumuman UMK sudah harus dilakukan pada 21 November 2018. Jika terlambat ia khawatir penetapan UMK akan digugat. ”Tahun kemarin kita pernah begitu ditetapkan tanggal 23 November, ditandatangani oleh Plt Gubernur, ketika ada yang menggugat kita kalah, salah satunya itu,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here