Penetapan Pimpinan DPRD Banten Terganjal

SERANG, (KB).- Penetapan pimpinan DPRD Banten terganjal Surat Keputusan (SK) dari partai politik (parpol) yang belum lengkap. Akibatnya, rapat paripurna penetapan pimpinan dewan yang direncanakan dilaksanakan, Kamis (12/9/2019), dibatalkan.

Ketua Sementara DPRD Banten Andra Soni menuturkan, terdapat lima parpol yang berhak menduduki posisi pimpinan DPRD Banten periode 2019-2024. Rinciannya, Partai Gerindra untuk posisi ketua, kemudian Partai Demokrat, PKS, Golkar dan PDIP untuk wakil ketua.

Sampai kemarin, kata dia, baru ada empat partai politik yang menyerahkan SK nama kader yang ditugaskan mengisi posisi masing-masing, yaitu PKS, Partai Golkar, PDIP dan Partai Gerindra.

“Dari 5 partai yang mendapatkan pimpinan DPRD masih kurang satu, Demokrat,” katanya, Rabu (11/9/2019).

Dengan demikian, rencana rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Banten, Kamis (12/9), dibatalkan. Penjadwalan ulang paripurna belum bisa dilakukan sampai SK nama pimpinan dari parpol lengkap.

“Sesuai dengan rapat konsultasi diperluas antara pimpinan sementara dan sekwan serta pimpinan fraksi pada hari Senin lalu. Setelah semua surat masuk kita jadwalkan (paripurna) penetapan pimpinan definitif,” ujarnya.

Penetapan pimpinan definitif harus segera dilakukan, mengingat menurut tata tertib DPRD Banten pimpinan sementara memiliki kewenangan yang terbatas. “Salah satu yang penting adalah pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), hanya bisa dilaksanakan oleh pimpinan definitif,” ucapnya.

Penetapan pimpinan definitif harus menempuh proses yang cukup panjang. Pertama diusulkan oleh parpol untuk selanjutnya diumumkan melalui paripurna. “Kemudian diajukan untuk di SK kan di kemendagri. Setelah itu baru dilantik di paripurna,” tutur pria yang juga politisi Partai Gerindra ini.

Disinggung terkait batas waktu masa kerja pimpinan sementara, ia menjelaskan, pimpinan sementara akan bertugas sampai pimpinan definitif disahkan. “Sampai adanya pimpinan definitif. Setelah ada pimpinan definitif maka berikutnya diserahterimakan,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris DPD Demokrat Banten Eko Susilo membenarkan pihaknya belum menyerahkan SK pimpinan definitif ke Sekretariat DPRD Banten. “Kita belum bisa kasih SK. Karena masih belum keluar dari DPP,” ujarnya.

Informasi terakhir yang diterimanya dari DPP Demokrat, SK tersebut kemungkinan akan keluar pada minggu ini. “Nggak ada niatan untuk memperlama, memang waktu nya aja kurang pas,” ucapnya.

Keterlambatan SK tersebut disebabkan oleh kondisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih berduka sejak ibundanya meninggal dunia.

“Suasana duka cukup lama, mohon dimaklum. Sementara SK ketum yang tanda tangan, undang-undangnya kan mengharuskan rekomendasi dari DPP,” tuturnya. (SN)*

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here