Sabtu, 23 Februari 2019

Penertiban Tempat Hiburan Kewenangan Satpol PP

AKSI Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan sweeping terhadap tempat hiburan malam di Kota Cilegon, pekan lalu menuai tanggapan beragam. Ada yang setuju, ada juga yang menyatakan tidak sepakat.

Praktisi hukum asal Kota Cilegon Ahmad Bahrul El Ansor menilai, penertiban tempat hiburan bukan ranah LSM, akan tetapi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

”Karena itu, kami sangat menyayangkan tindakan LSM yang melakukan sweeping atas dugaan pelanggaran THM yang beroperasi melebihi batas,” kata Bahrul kepada Kabar Banten, Ahad (13/1/2019).

Apalagi, tutur dia, LSM tersebut melakukan aksinya merazia tempat hiburan malam sekitar pukul 21.30 WIB, dimana pada jam tersebut belum jatuh tempo kegiatan hiburan malam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), yakni pukul 24.00 WIB.

Siapapun itu baik LSM atau ormas manapun, kata dia, tidak berhak melakukan sweeping, apalagi melakukan tindakan anarkis.

”Jadi, sweeping tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada aturannya LSM menutup atau melakukan razia,” ucapnya. Apabila dilakukan, bisa menjadi permasalahan, karena tindakan tersebut inkonstitusional.

Dia menuturkan, yang berhak melakukan terhadap tempat hiburan malam yang melanggar itu Satpol PP. Karena Satpol PP sebagai penegak Peraturan daerah (Perda). Bahkan, kata dia, pihak kepolisian juga tidak berhak untuk melakukan tindakan penutupan terhadap tempat hiburan malam.

”Perda itu penegakan hukumnya ada pada Satpol PP, sedangkan pelanggaran UU (undang-undang) penegakan hukumnya adalah institusi Polri,” katanya.

Untuk permasalahan ini, tutur dia, ke depannya serahkan saja kepada yang berwenang dalam hal ini Satpol PP. Semua warga negara memang dijamin oleh UU untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi LSM atau organisasi manapun tidak boleh seenaknya melakukan sweeping.

Sebagai negara hukum, marilah sama-sama menaati hukum serta kaidah-kaidahnya. Jangan sebagai LSM atau ormas memberikan contoh yang kurang baik.

”Walaupun memang kami melihat ada beberapa tempat hiburan malam yang melanggar, sebaiknya Satpol PP yang mengurus. Bisa saja diberikan teguran lisan, kemudian tertulis dan serta beberapa kali, maka bisa saja ditutup tempat hiburan tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, ratusan orang yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) mendatangi tempat hiburan malam di Kota Cilegon, Kamis (10/1/2019) dini hari. Mereka melakukan sweeping di tempat hiburan malam.

Aksi tersebut dilakukan setelah mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Massa BMPP menuntut tempat-tempat hiburan malam di Kota Cilegon ditutup. Aksi sweeping dimulai pada 21.30 WIB, dari jalur protokol, kemudian berlanjut ke Jalan Lingkar Selatan (JLS). Di jalur protokol tidak semua tempat hiburan beroperasi, namun di JLS hampir semua tempat hiburan malam aktif. (Himawan Sutanto)*


Sekilas Info

23 Lurah di Kota Cilegon Dapat Mobil Dinas

CILEGON, (KB).- Sebanyak 23 dari 43 lurah di Kota Cilegon menerima mobil dinas operasional dari Pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *