Penerimaan CASN, Honorer K1 Pemprov Banten Minta Diprioritaskan

SERANG, (KB).- Tenaga honorer kategori satu (K1) Pemprov Banten meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan sebagian besar usulan kuota calon aparatur sipil negara (CASN) dari Pemprov Banten untuk mereka.

Hal tersebut, karena sampai saat ini belum ada kejelasan atas tuntuan mereka yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Demikian terungkap dalam musyawarah akbar honorer K1 Pemprov Banten di Plaza Aspirasi KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (22/8/2019).

“Kami minta diprioritaskan. Silakan dari 480 formasi yang ada, 348 dari sisa K1 dan sisanya dari non-K1,” kata seorang honorer kategori 1 Provinsi Banten Usup.

Diketahui, Pemprov Banten mengusulkan kuota sebanyak 480 untuk seleksi CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019. Rinciannya, 30 persen kuota CASN dan 70 persen untuk PPPK. Formasi yang paling dominan untuk tenaga pendidik dan teknis.

Ia menuturkan, honorer K1 Provinsi Banten hanya menuntut pengangkatan sebagai ASN. Selain memiliki kapasitas bekerja di pemerintahan, pihaknya juga sudah puluhan tahun mengabdi. “Kami hanya minta satu tuntutan saja, agar kami diangkat sebagai ASN,” ujarnya.

Terlebih, ucap dia, keberadaan honorer K1 memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 48. “Bahwa, honorer K1 dan K2 dapat diangkat sebagai pegawai negeri cukup dengan administrasi. Seperti teman-teman K1 lainnya yang sudah diangkat terlebih dahulu pada 2014,” tuturnya.

Ia berharap, seleksi CASN yang diselenggarakan tahun ini menjadi momentum untuk Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada honorer K1 menjadi ASN.

Senada, seorang honorer K1 Provinsi Banten lainnya Endang mengatakan, jika honorer K1 Provinsi Banten tak kunjung diangkat, mereka akan menggugat Pemerintah Pusat pada akhir tahun.

Upaya hukum menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan. Sejauh ini juga sudah ada konsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. “Konsultasi dan pertemuan kami dengan tim bapak Hotman, baru mediasi. Belum ada gugatan resmi ke jalur hukum,” katanya.

Terpisah, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, pemprov sudah beberapa kali memfasilitasi honorer K1 bertemu Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Tadi (kemarin) kami juga, setiap saat membangun komunikasi dengan teman-teman honorer K1 untuk memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kemenpan RB,” ujarnya.

Menanggapi rencana gugatan, menurut dia, dalam hal tersebut, Pemerintah Pusat yang punya kapasitas. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here